Prabowo Pangkas 700 BUMN, Hemat Rp 80 Triliun: Efisiensi atau Risiko?
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah menargetkan penutupan dan merger 700 BUMN hingga akhir 2026, menyisakan hanya 350 perusahaan negara.
- Langkah ini diproyeksikan menghemat biaya operasional hingga Rp 80 triliun, terutama dari gaji direksi dan biaya rutin.
- Konsolidasi besar-besaran ini dinilai sebagai upaya memperkuat Danantara, namun berpotensi memicu gejolak ketenagakerjaan.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah drastis dalam reformasi BUMN: sebanyak 700 perusahaan negara akan ditutup atau digabung hingga akhir 2026, menyisakan hanya 350 entitas. Kebijakan ini, menurut Prabowo, berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 80 triliun per tahun.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa per akhir Juli 2026, pemerintah telah menutup dan memerger 250 BUMN. Jumlah ini akan terus bertambah seiring target akhir tahun: dari 1.077 BUMN menjadi hanya 350. "Berarti di akhir 2026 mungkin 700 BUMN yang akan kita tutup, kita merger, kita konsolidasikan," ujar Prabowo.
Penghematan yang dijanjikan bukanlah angka kecil. Dengan penutupan 250 BUMN, Prabowo memperkirakan penghematan biaya rutin mencapai Rp 50 triliun, mencakup gaji direksi, komisaris, sewa gedung, listrik, transportasi, hingga rapat kerja. Jika target 700 BUMN tercapai, angka tersebut bisa melonjak mendekati Rp 80 triliun. "Desember 31, saya kira ini angka penghematan akan bisa naik bisa-bisa mendekati Rp 70 triliun - Rp 80 triliun," paparnya.
Prabowo secara khusus berterima kasih kepada pimpinan Danantara, badan superholding yang dinilai sukses melakukan konsolidasi dalam 18 bulan pertama operasionalnya. Danantara, yang dibentuk untuk mengelola aset BUMN secara lebih efisien, menjadi ujung tombak pemangkasan ini. Namun, langkah ini memicu pertanyaan: apakah efisiensi semata cukup untuk membenarkan penutupan massal?
Bagi investor dan pelaku pasar, sinyal ini jelas: pemerintah serius merampingkan portofolio BUMN yang selama ini dinilai gemuk dan tidak efisien. Namun, risiko sosial juga mengintai. Penutupan 700 BUMN berarti ribuan pekerja harus direlokasi atau kehilangan pekerjaan. Meski Prabowo belum merinci skema transisi, tekanan pada pasar tenaga kerja bisa meningkat. Analis menilai, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan Danantara menyerap dampak sosial dan menjaga layanan publik yang selama ini diampu BUMN.
Ke depan, pertanyaan krusial adalah: apakah penghematan Rp 80 triliun akan benar-benar direalisasikan, atau hanya angka di atas kertas? Pengalaman reformasi BUMN sebelumnya menunjukkan, biaya restrukturisasi dan kompensasi karyawan seringkali menggerus potensi penghematan. Pemerintah perlu memastikan bahwa konsolidasi ini tidak hanya menguntungkan neraca negara, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.
