Survei Mainichi: Dukungan terhadap Kabinet Takaichi Anjlok ke 41%, Terendah Sejak Pelantikan

Dukungan publik terhadap Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi merosot tajam ke level 41 persen, angka terendah sejak kabinetnya mulai bekerja pada Oktober tahun lalu, menurut jajak pendapat terbaru harian Mainichi Shimbun. Survei yang digelar pada 18-19 Juli 2026 itu mencatat penurunan 10 poin persentase dibandingkan hasil Juni lalu yang masih 51 persen, sekaligus membalikkan tren positif yang sempat dinikmati pemerintahan konservatif tersebut.

Untuk pertama kalinya sejak pelantikan, tingkat ketidaksetujuan terhadap kabinet Takaichi—yang mencapai 44 persen—berhasil melampaui angka dukungan. Lonjakan 9 poin dari bulan sebelumnya ini mengindikasikan semakin menguatnya sentimen negatif di kalangan pemilih. Pengamat politik menilai faktor utama di balik anjloknya popularitas adalah kontroversi seputar amandemen Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran (Imperial House Law) yang baru saja disahkan oleh pemerintah dan partai berkuasa.

Amandemen tersebut bertujuan untuk memastikan jumlah anggota keluarga kekaisaran yang memadai di tengah menurunnya jumlah penerus takhta. Namun, proses legislasi yang terkesan terburu-buru dan minim konsultasi publik dinilai gagal meyakinkan masyarakat. “Pemerintah mungkin berhasil mengamankan undang-undang, tetapi mereka kehilangan dukungan rakyat dalam prosesnya,” ujar seorang analis politik dari Universitas Tokyo yang enggan disebutkan namanya.

Jika ditelusuri lebih jauh, grafik dukungan terhadap kabinet Takaichi menunjukkan pola menurun yang konsisten sejak awal 2026. Setelah menikmati angka 65-67 persen pada kuartal terakhir 2025, dukungan merosot ke 57 persen pada Januari. Meski sempat naik tipis ke 61 persen pada Februari pasca-pemilihan umum, tren penurunan kembali terjadi pada Maret-Mei, dengan Juni hanya mencatat stagnasi. Angka Juli ini menjadi titik terendah baru yang mengkhawatirkan bagi partai berkuasa.

Bagi Indonesia, dinamika politik Jepang memiliki relevansi tersendiri. Jepang merupakan mitra dagang utama dan investor signifikan di sektor infrastruktur, manufaktur, dan energi. Ketidakstabilan politik di Tokyo dapat mempengaruhi keputusan investasi dan komitmen bantuan pembangunan. Selain itu, kebijakan luar negeri Jepang yang lebih tegas di kawasan Indo-Pasifik—termasuk kerja sama keamanan dengan Indonesia—berpotensi mengalami pergeseran jika tekanan domestik memaksa perdana menteri untuk lebih fokus pada isu internal.

Penurunan dukungan ini juga menjadi sinyal bagi Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Takaichi menjelang pemilihan internal partai yang dijadwalkan tahun depan. Tekanan dari faksi-faksi internal dan oposisi diperkirakan akan meningkat, terutama jika angka dukungan terus merosot. “Ini adalah peringatan dini. Jika tidak ada perbaikan signifikan, posisi Takaichi sebagai perdana menteri bisa terancam,” tambah analis tersebut.

Ke depan, pemerintah Jepang dihadapkan pada tantangan untuk memulihkan kepercayaan publik. Langkah-langkah konkret seperti dialog terbuka mengenai amandemen kekaisaran, fokus pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi, serta penanganan isu-isu sosial seperti kesenjangan dan populasi menua akan menjadi ujian. Akankah kabinet Takaichi mampu membalikkan keadaan, atau justru terus terperosok ke dalam krisis kepercayaan?