Janji Piala Dunia Inklusif Ternoda: Banyak Suporter Terkendala Visa AS
Baca dalam 60 detik
- Koalisi hak asasi menilai FIFA gagal mewujudkan Piala Dunia paling inklusif karena kebijakan visa AS yang ketat menghalangi ribuan pemegang tiket dari negara-negara seperti Maroko, Mesir, dan Irak.
- Pembengkakan jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim tidak diimbangi akses masuk yang setara, menimbulkan kesenjangan antara retorika solidaritas dan realitas imigrasi di lapangan.
- Laporan lengkap Sport & Rights Alliance pada September mendatang diperkirakan akan mengungkap lebih banyak pelanggaran hak asasi selama turnamen, termasuk isu keselamatan jurnalis dan penggemar.
FIFA menuai kritik tajam setelah janji untuk menyelenggarakan Piala Dunia “paling inklusif” dalam sejarah justru bertepuk sebelah tangan. Sport & Rights Alliance, koalisi organisasi hak asasi global, menuding kebijakan visa Amerika Serikat yang superketat telah menghalangi ribuan suporter dan pekerja untuk hadir langsung, meskipun turnamen tahun ini memperluas partisipasi menjadi 48 tim.
Ekspansi peserta dari 32 menjadi 48 kesebelasan memang membuka peluang bagi negara-negara kecil seperti Haiti dan Tanjung Verde untuk unjuk gigi. Namun, di balik euforia tersebut, pintu masuk ke Amerika Serikat—tuan rumah utama bersama Kanada dan Meksiko—terasa bagaikan tembok beton bagi warga dari sejumlah negara. Ronan Evain, Direktur Eksekutif Football Supporters Europe, mengungkapkan bahwa pemegang tiket dari Maroko, Mesir, Yordania, Irak, dan Uzbekistan nyaris tidak ada yang berhasil mendapatkan visa. “Klaim FIFA bahwa mereka menyambut dunia ke Piala Dunia sebagian besar gagal,” ujarnya.
Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya menekankan bahwa keputusan imigrasi sepenuhnya berada di tangan otoritas nasional. Sementara itu, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Markwayne Mullin membela penolakan visa dengan alasan koordinasi bersama FIFA. Ironisnya, wasit asal Somalia, Omar Abdulkadir Artan, yang sudah memiliki visa sah, tetap dilarang masuk AS dengan tuduhan terkait “anggota terduga organisasi teror.” Pesan Infantino menjelang kickoff—"Chill, relax"—kini terdengar hambar di tengah kenyataan pahit yang dialami para penggemar.
Bagi Indonesia, persoalan ini menyiratkan pelajaran berharga. Meskipun Timnas Garuda belum lolos ke Piala Dunia, antusiasme masyarakat Indonesia terhadap turnamen ini sangat tinggi. Banyak suporter tanah air yang berencana menyaksikan langsung laga-laga besar di Amerika Serikat. Jika kebijakan visa AS terus diskriminatif, bukan tidak mungkin penggemar Indonesia pun akan menghadapi hambatan serupa. Selain itu, pengalaman Piala Dunia 2026 bisa menjadi referensi bagi Indonesia jika kelak dipercaya menjadi tuan rumah event olahraga global—bahwa inklusivitas tidak cukup hanya di atas kertas, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan imigrasi yang ramah.
Minky Worden, Direktur Inisiatif Global Human Rights Watch, mengakui ada sisi terang turnamen ini, seperti keikutsertaan Haiti setelah 52 tahun absen dan penampilan kejutan Tanjung Verde. Namun, ia menegaskan bahwa “sisi gelap kebijakan tuan rumah utama tidak bisa diabaikan.” Suasana ketakutan yang diciptakan oleh penindakan imigrasi ala Trump, menurut Sport & Rights Alliance, telah menciptakan “iklim ketakutan yang khas” bagi jurnalis dan penggemar yang hendak meliput atau menikmati pertandingan.
Ke depan, pertanyaan besar menggantung: akankah FIFA belajar dari kegagalan ini dan mendorong perubahan kebijakan visa yang lebih adil untuk edisi-edisi mendatang? Atau justru turnamen akan terus menjadi panggung eksklusif bagi segelintir negara? Laporan September nanti mungkin akan memberikan jawaban awal, namun tekanan dari publik dan organisasi hak asasi diperkirakan akan terus mengintensifkan tuntutan reformasi.
