Lima Negara ASEAN Bergabung dalam Pendiri Organisasi AI Global Baru
Baca dalam 60 detik
- Indonesia dan empat negara ASEAN lainnya menandatangani perjanjian pendirian WAICO, organisasi antarpemerintah yang fokus pada kerja sama AI sipil.
- WAICO bertujuan menciptakan tata kelola AI yang inklusif dan non-diskriminatif, dengan 29 anggota pendiri termasuk China, Rusia, dan Brasil.
- Bagi Indonesia, keanggotaan ini membuka peluang strategis memengaruhi kebijakan global AI sekaligus mempercepat transformasi digital nasional.

Lima negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) resmi menjadi bagian dari pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organisation (WAICO), sebuah organisasi antarpemerintah yang dirancang untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang kecerdasan buatan (AI). Indonesia dan Malaysia, bersama Kamboja, Laos, dan Myanmar, bergabung dengan 24 negara lain dalam menandatangani perjanjian pendirian yang berlangsung di sela-sela World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026 di Shanghai, China, pada Kamis (16/7).
WAICO dideskripsikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sebagai organisasi independen yang berfokus pada kerja sama AI di ranah sipil secara inklusif dan non-diskriminatif. Langkah ini menandai babak baru dalam upaya global merumuskan tata kelola AI yang tidak lagi didominasi oleh segelintir negara maju. Dengan 29 anggota pendiri yang tersebar dari Afrika, Asia, Amerika Latin, hingga Eropa Timur, WAICO mencerminkan aspirasi negara berkembang untuk memiliki suara setara dalam menentukan arah perkembangan teknologi yang semakin disruptif ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam pernyataan resmi, menekankan bahwa partisipasi Indonesia sejak tahap pendirian memberikan posisi tawar yang strategis. "Indonesia memiliki kesempatan yang sangat strategis untuk memberikan kontribusi nyata dalam membentuk arah kebijakan dan struktur kelembagaan WAICO," ujarnya. Pemerintah Indonesia, lanjut Airlangga, telah memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama dan penyelarasan teknis yang dilakukan melalui WAICO akan tetap konsisten dengan peraturan dan kepentingan nasional, prinsip etika AI, kedaulatan data, serta berbagai komitmen kerja sama ekonomi strategis Indonesia.
Bagi Indonesia, keanggotaan ini bukan sekadar seremoni diplomatik. Kementerian terkait akan memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk memanfaatkan WAICO guna mempercepat transformasi digital nasional, meningkatkan kesiapan pusat data, mengembangkan talenta AI, dan memperluas kerja sama internasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini sejalan dengan target Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi digital Asia Tenggara, di mana AI diproyeksikan menjadi pengungkit utama produktivitas dan inovasi.
Di tingkat global, WAICO hadir di tengah persaingan ketat antara Amerika Serikat dan China dalam pengembangan AI. Organisasi ini bisa menjadi wadah alternatif bagi negara-negara yang ingin menghindari polarisasi blok teknologi. Kehadiran negara seperti Rusia, Brasil, dan Afrika Selatan sebagai anggota pendiri menunjukkan bahwa WAICO berpotensi menjadi platform bagi Global South untuk mendorong tata kelola AI yang lebih adil. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa prinsip inklusivitas benar-benar dijalankan, bukan sekadar retorika, mengingat disparitas kapasitas dan infrastruktur AI antar negara anggota sangat lebar.
Pertanyaan yang kini mengemuka adalah sejauh mana WAICO mampu menjadi organisasi yang efektif, bukan sekadar forum diskusi. Dengan anggota yang sangat beragam, mulai dari raksasa teknologi seperti China hingga negara kecil seperti Lesotho, konsensus mungkin sulit dicapai. Namun, bagi Indonesia, langkah ini setidaknya membuka pintu untuk ikut merumuskan aturan main AI global yang selama ini lebih banyak ditentukan oleh negara maju.



