Krisis Air Bersih di Cilegon: Warga Perbukitan Berjuang di Tengah Kemarau Panjang

Musim kemarau yang melanda Kota Cilegon, Banten, sejak beberapa pekan terakhir telah mendorong warga di kawasan perbukitan ke dalam situasi darurat air bersih, memaksa mereka menempuh perjalanan sulit demi memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Fenomena tahunan ini kembali menguji ketahanan pasokan air di wilayah yang secara topografis memang rawan kekeringan. Warga di perbukitan Cilegon harus berjalan kaki atau menggunakan kendaraan seadanya menuju sumber air yang jaraknya bisa mencapai beberapa kilometer. Ember, jeriken, dan wadah plastik menjadi perlengkapan wajib yang dibawa setiap hari.

Krisis ini bukan sekadar masalah kenyamanan, melainkan ancaman langsung terhadap kesehatan dan produktivitas. Tanpa akses air bersih yang memadai, risiko penyakit kulit dan diare meningkat, sementara waktu dan tenaga yang terkuras untuk mencari air mengurangi kesempatan warga untuk bekerja atau bersekolah.

Menurut catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilegon, permintaan bantuan air bersih meningkat signifikan dalam dua minggu terakhir. Sejumlah kelurahan di Kecamatan Cibeber dan Pulomerak menjadi wilayah yang paling terdampak. BPBD mengerahkan truk tangki untuk mengirim air ke titik-titik pengungsian darurat, namun distribusi terkendala medan berbukit yang terjal.

Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya jaringan perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di area perbukitan. Banyak rumah tangga tidak terhubung dengan sistem distribusi utama sehingga sangat bergantung pada sumber air alami yang cepat mengering saat kemarau. Para ahli lingkungan menilai pembangunan infrastruktur air di daerah rawan harus menjadi prioritas, bukan sekadar solusi jangka pendek berupa dropping air.

Bagi Indonesia, krisis air di Cilegon menjadi cermin dari masalah yang lebih luas: ketimpangan akses air bersih antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara dataran rendah dan perbukitan. Di tengah ancaman perubahan iklim yang membuat musim kemarau semakin tidak menentu, pemerintah pusat dan daerah perlu mempercepat program ketahanan air, termasuk pembangunan embung, sumur resapan, dan sistem pipa bertekanan.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah pemerintah Kota Cilegon mampu mengubah pola penanganan dari reaktif menjadi preventif, atau krisis serupa akan terus berulang setiap tahun dengan intensitas yang semakin parah.