Xi Serukan Tata Kelola AI Global: Bukan Dominasi Satu Negara, Melainkan Simfoni Kerja Sama
Baca dalam 60 detik
- Presiden Xi Jinping menolak dominasi sepihak dalam pengembangan AI dan menyerukan tata kelola global yang inklusif.
- China mempromosikan model open-source sebagai alternatif murah dan fleksibel, mengancam dominasi perusahaan AS.
- Indonesia bergabung dalam kelompok kerja sama AI antarnegara yang digagas China, membuka peluang sekaligus tantangan regulasi.
Presiden China Xi Jinping secara tegas menolak upaya penguasaan teknologi kecerdasan buatan (AI) oleh satu negara saja. Dalam pidato pembukaan Konferensi Kecerdasan Buatan Dunia (WAIC) di Shanghai, Jumat (17/7), Xi menyebut pengembangan AI harus menjadi 'simfoni kerja sama internasional', bukan 'pertunjukan solo' suatu negara. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan teknologi antara China dan Amerika Serikat yang kian memanas.
Xi mengkritik praktik negara-negara Barat yang memperluas konsep keamanan nasional ke ranah AI hingga menghambat kerja sama global. "Kita harus bersama-sama menolak pembesaran konsep keamanan nasional di bidang AI atau menempatkan keamanan satu negara di atas keamanan negara lain," ujarnya. Pernyataan ini merujuk pada pembatasan ekspor teknologi canggih oleh AS dan Uni Eropa ke China dengan alasan keamanan nasional.
China saat ini gencar mengembangkan model AI sendiri yang mampu bersaing dengan produk AS, namun dengan biaya lebih rendah. Model-model open-source buatan China mulai dilirik perusahaan global seperti Siemens karena performa, harga murah, dan fleksibilitas kustomisasi. Ini kontras dengan sistem tertutup milik raksasa AS seperti OpenAI dan Anthropic yang sempat menahan rilis model terbaru atas kekhawatiran pemerintah.
Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam kelompok kerja sama AI yang digagas China membawa peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, akses terhadap teknologi open-source China dapat mempercepat adopsi AI di sektor industri dan layanan publik. Namun, di sisi lain, Indonesia perlu menyiapkan regulasi yang seimbang agar tidak terjebak dalam persaingan geopolitik antara dua raksasa teknologi. Pakar AI dari Universitas Indonesia, Budi Rahardjo, menilai Indonesia harus cermat memilih mitra teknologi tanpa mengorbankan kedaulatan data nasional.
Dalam pidatonya, Xi juga menekankan perlunya sistem hukum, pemantauan teknologi, peringatan dini, dan tanggap darurat untuk memastikan AI tetap dalam kendali manusia. Pendekatan 'people-centric' ini menjadi dasar pembentukan Organisasi Kerja Sama Kecerdasan Buatan Dunia yang bermarkas di Shanghai. Organisasi ini bertujuan memastikan pengembangan AI yang sehat dan tertib, meskipun negara-negara Barat absen karena sudah memiliki kerangka regulasi sendiri.
Namun, profesor bisnis dan teknologi dari New York University, Arun Sundararajan, meragukan kemungkinan adanya pendekatan tunggal dalam tata kelola AI global. Meski ada secercah kerja sama antara Xi dan Presiden AS Donald Trump, Sundararajan menilai perbedaan kepentingan masih terlalu besar. Sementara itu, Shengyun Lu, pengusaha AI dan pendiri konsultan Praxis Advisory, berpendapat AI perlu diatur seperti tenaga nuklir—dengan pengawasan ketat dan kerja sama internasional.
Ke depan, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah: mampukah China membangun tata kelola AI yang inklusif tanpa dominasi sepihak, atau justru akan menciptakan blok teknologi baru yang semakin memperdalam fragmentasi global? Bagi Indonesia, pilihan untuk bergabung dalam inisiatif China harus diimbangi dengan penguatan kapasitas regulasi dan perlindungan kepentingan nasional.
