Penasihat Modi Desak India Buka Keran Investasi China di Tengah Ketidakpastian AS
Baca dalam 60 detik
- Anggota Dewan Penasihat Ekonomi India, Rakesh Mohan, mendorong pembukaan investasi China di sektor padat karya untuk menekan defisit perdagangan.
- Ketegangan perbatasan 2020 membuat India memperketat investasi China, namun tekanan ekonomi dan ketidakandalan AS mendorong perubahan sikap.
- Mohan menyarankan India bergabung kembali ke RCEP dan CPTPP untuk memperkuat rantai pasok Asia dan mengurangi ketergantungan pada AS.

India harus segera mengubah pendekatan ekonominya terhadap China dengan membuka pintu bagi investasi Negeri Tirai Bambu dan meninjau ulang partisipasi dalam perjanjian perdagangan regional, demikian seruan seorang penasihat utama Perdana Menteri Narendra Modi. Langkah ini dinilai krusial di tengah pergeseran geopolitik yang membuat Amerika Serikat semakin tidak dapat diandalkan sebagai mitra dagang.
Rakesh Mohan, anggota paruh waktu Dewan Penasihat Ekonomi Modi, dalam wawancara Kamis (16/7) menekankan bahwa India seharusnya tidak lagi bergantung pada kebijakan proteksionis. Sebaliknya, New Delhi perlu memanfaatkan upah manufaktur yang rendah untuk menarik modal dari ekonomi terbesar Asia itu guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor. “Kami mengimpor hampir segalanya dari China dan mengekspor sangat sedikit,” ujar Mohan. “Kami harus mencermati apa yang diimpor China dan mencari celah di mana India bisa bersaing.”
Pernyataan ini menonjol karena secara langsung menantang strategi ekonomi India pasca-insiden perbatasan mematikan pada 2020, ketika New Delhi memperketat pengawasan terhadap investasi China. Bahkan sebelum ketegangan memuncak, India telah memilih keluar dari Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang didukung Beijing. Namun, dengan kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang menimbulkan keraguan terhadap AS sebagai mitra jangka panjang, sejumlah pembuat kebijakan mulai melihat perlunya mengkalibrasi ulang pendekatan terhadap China.
Mohan, mantan Wakil Gubernur Bank Sentral India, juga mendorong pelonggaran lebih lanjut terhadap pembatasan perjalanan bisnis dan pertukaran antarmasyarakat, termasuk perluasan visa bisnis, peningkatan kolaborasi akademik, dan pemulihan lebih banyak penerbangan. Ia berargumen bahwa ketergantungan India yang semakin besar pada impor China—mencapai lebih dari 130 miliar dolar AS pada tahun fiskal yang berakhir Maret—membuat keterlibatan yang lebih dalam tidak terhindarkan. Di saat yang sama, Washington dinilai “jauh lebih tidak bisa diandalkan” karena kebijakan perdagangannya yang berubah-ubah.
Mohan mendesak New Delhi untuk mempertimbangkan kembali keputusan keluar dari RCEP, yang diambil pada 2019 karena kekhawatiran akan membanjirnya impor murah yang merugikan produsen dan petani domestik. Ia juga menyerukan agar India bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP). Menurutnya, bergabung dengan dua blok perdagangan itu akan memperdalam integrasi India dengan rantai pasok Asia, memperkuat basis manufaktur, dan mendorong ekspor ke pasar Barat. “Kami harus menjadi bagian yang lebih besar dari rantai pasok Asia,” tegasnya.
Bagi Indonesia, pergeseran sikap India ini membawa implikasi strategis. Sebagai sesama anggota ASEAN dan mitra dagang utama di kawasan, Indonesia perlu mencermati apakah langkah India membuka diri terhadap investasi China akan mengubah dinamika persaingan investasi di Asia Tenggara. Jika India sukses menarik pabrik-pabrik China yang selama ini melirik Indonesia, Jakarta mungkin harus mengkaji ulang insentif investasi dan kebijakan perdagangannya. Di sisi lain, keterbukaan India terhadap RCEP dan CPTPP bisa mempercepat integrasi ekonomi Asia, yang pada akhirnya membuka peluang ekspor baru bagi produk Indonesia ke pasar India dan sekitarnya.
Pertanyaan besarnya kini: akankah Modi benar-benar mengikuti saran penasihatnya ini, atau tekanan politik domestik dan sentimen anti-China masih terlalu kuat untuk diabaikan? Keputusan India dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi sinyal penting bagi arah arsitektur perdagangan Asia pasca-pandemi.



