Puasa Politik India: Dari Peta Berubah hingga Taruhan Nyawa Aktivis

Seorang aktivis pendidikan dan iklim, Sonam Wangchuk, telah menjalani mogok makan selama 19 hari hanya dengan air garam, kehilangan lebih dari 9 kilogram, dalam protesnya mendukung gerakan satir online Cockroach Janta Party (CJP) yang menuntut reformasi pendidikan. Kondisi kesehatannya yang memburuk memicu kekhawatiran luas, hingga Pengadilan Tinggi Delhi memerintahkan pemerintah untuk memantau kesehatannya dan memberikan perawatan jika diperlukan.

Mogok makan sebagai alat protes politik memiliki akar kuat di India, jauh sebelum republik ini berdiri. Praktik ini diwarisi dari Mahatma Gandhi yang mengubah puasa tradisional menjadi senjata moral melawan ketidakadilan. Gandhi sendiri melakukan setidaknya 15 kali mogok makan besar antara 1918 hingga 1948, termasuk puasa 21 hari terpanjangnya. Namun, tradisi ini juga menuai kritik, terutama dari negarawan B.R. Ambedkar yang dalam pidato 1949 menyebut mogok makan sebagai "grammar of anarchy" setelah jalur konstitusional tersedia.

Sejarah mencatat bahwa mogok makan bisa mengubah peta politik secara dramatis. Pada 1952, Potti Sriramulu meninggal setelah berpuasa 58 hari menuntut negara bagian terpisah untuk penutur Telugu. Kematiannya memicu kerusuhan dan dalam hitungan hari, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru mengumumkan pembentukan negara bagian Andhra. Peristiwa ini menjadi katalis bagi pembentukan Komisi Reorganisasi Negara Bagian yang kemudian membentuk ulang peta India berdasarkan bahasa.

Namun, tidak semua mogok makan membuahkan hasil. Anna Hazare pada 2011 berhasil menggalang gerakan anti-korupsi, tetapi momentumnya cepat meredup. Irom Sharmila menjadi simbol perlawanan internasional, namun undang-undang yang ditentangnya tetap berlaku. Menurut antropolog Sayantan Saha Roy dari University of Connecticut, efektivitas mogok makan sangat bergantung pada audiens. "Mogok makan harus bersifat performatif untuk meyakinkan. Mereka tidak hanya menargetkan negara, tetapi juga publik, yang kemarahannya bisa menekan penguasa," jelasnya.

Dalam konteks Indonesia, tradisi mogok makan sebagai protes politik tidak sekuat di India. Meskipun ada beberapa aksi mogok makan oleh aktivis seperti Sri Bintang Pamungkas pada era Orde Baru, praktik ini tidak menjadi instrumen politik utama. Namun, esensi dari pengorbanan diri untuk menarik perhatian publik dan menekan penguasa tetap relevan. Di Indonesia, protes lebih sering dilakukan melalui demonstrasi massa, petisi, atau aksi hukum. Pertanyaannya, apakah mogok makan bisa menjadi alat efektif di Indonesia jika diterapkan? Atau justru akan dianggap sebagai bentuk pemerasan moral?

Kritik terhadap mogok makan juga datang dari filsuf politik Pratap Bhanu Mehta, yang menulis saat aksi Anna Hazare bahwa mogok makan hingga mati "sama dengan pemerasan" jika dilakukan oleh figur dengan otoritas moral yang tak tertandingi. Di media sosial India, sinisme publik tumbuh dengan banyaknya lelucon tentang politisi yang diam-diam makan atau mengakhiri puasa dengan pesta mewah. Dokter pun sering menjadi pihak yang waswas, karena setelah dua minggu tanpa makanan, tubuh mulai memecah otot dan lemak, gangguan elektrolit bisa memicu aritmia jantung fatal.

Ke depannya, nasib mogok makan Wangchuk akan menjadi ujian apakah tradisi ini masih memiliki kekuatan mengubah kebijakan. Seperti diungkapkan Saha Roy, "Dalam demonstrasi penderitaannya di depan publik, Wangchuk tampaknya mengikuti jejak Gandhi. Saat kesehatannya memburuk, protesnya mendapat perhatian dan meningkatkan taruhan politik bagi pemerintah. Bagaimana ini berakhir masih harus dilihat." Jika Wangchuk gagal, ia akan bergabung dengan daftar panjang pengorbanan yang tidak membuahkan hasil. Namun jika berhasil, mogok makan akan kembali membuktikan diri sebagai salah satu ritual politik tertua India yang masih relevan.