Skandal Ujian PNS Thailand: 6.000 Pejabat Terancam Skors, Suap Capai Rp350 Juta

Puluhan ribu pegawai negeri sipil (PNS) Thailand terancam skors setelah penyelidikan mengungkap praktik suap sistematis dalam ujian kenaikan pangkat. Kementerian Dalam Negeri Thailand pada Kamis (16/7) mengumumkan temuan kecurangan yang melibatkan 5.814 peserta ujian, dengan nilai suap mencapai 800.000 baht (sekitar Rp350 juta) per orang untuk mengubah hasil secara elektronik.

Skandal ini pertama kali terungkap pada Juni lalu, ketika tim investigasi menyimpulkan bahwa oknum pejabat menerima suap untuk memanipulasi nilai ujian wajib bagi pengangkatan atau promosi jabatan. Polisi menemukan kejanggalan pada ribuan hasil ujian yang tersebar di berbagai instansi. Pejabat Kementerian Dalam Negeri, Unsit Sampuntharat, menyatakan bahwa para pegawai yang terindikasi bisa diskors mulai Jumat (17/7) setelah keputusan komite.

"Kerugiannya sangat besar, dan ini tidak adil bagi mereka yang meraih posisi dengan jujur," ujar Unsit dalam konferensi pers. Kementerian berencana memeriksa ulang sekitar 800.000 lembar ujian untuk memetakan skala penuh kecurangan. Tiga orang yang diduga sebagai otak kejahatan—dua pria dan satu wanita—telah ditangkap dengan tuduhan menghancurkan dan menyembunyikan dokumen resmi. Salah satu tersangka ditangkap saat melarikan diri ke Laos. Jika terbukti bersalah, mereka terancam denda dan hukuman penjara maksimal lima tahun.

Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas, mengecam keras praktik tersebut. "Ini menjijikkan," katanya dalam pernyataan Rabu (15/7). Anutin memperingatkan adanya "lingkaran setan" di mana pejabat menggunakan cara korup untuk meraih posisi berkuasa, yang kemudian membuka peluang korupsi lebih lanjut. Investigasi selama 17 hari oleh polisi dan lembaga antikorupsi berhasil menyita komputer dan dokumen ujian.

Skandal ini menyoroti kerentanan sistem birokrasi Thailand, di mana gaji PNS berkisar antara US$530 hingga US$2.300 per bulan (Rp7,6 juta–Rp33 juta). Kasus korupsi dan suap memang kerap menghiasi pemberitaan di Thailand, namun jarang sekali melibatkan jumlah pegawai negeri sebanyak ini. Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat dalam sistem rekrutmen dan promosi ASN. Praktik serupa pernah terjadi di Indonesia, seperti kasus jual beli jabatan di beberapa kementerian, yang menunjukkan bahwa celah korupsi bisa muncul di mana pun jika pengawasan lemah.

Ke depan, pemerintah Thailand harus memastikan transparansi proses investigasi dan memberikan sanksi tegas agar efek jera tercipta. Pertanyaan besarnya: apakah langkah ini cukup untuk memutus rantai korupsi yang sudah mengakar, atau hanya akan menjadi operasi tempel tanpa reformasi sistemik?