Bobby Nasution Desak Pusat Pertahankan TKD Sumut 2027 Demi Pemulihan Bencana

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendesak pemerintah pusat untuk tidak memangkas alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2027, khususnya bagi wilayah yang masih dalam masa pemulihan bencana. Menurutnya, kontinuitas anggaran menjadi kunci agar proses rehabilitasi infrastruktur dan ekonomi masyarakat tidak terputus di tengah jalan.

Bobby menyampaikan permintaan itu saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana TKD Tambahan di Medan, Selasa (14/7). Ia menegaskan bahwa dampak bencana yang melanda Sumut pada 2025 masih terasa hingga kini, baik dari sisi fisik bangunan maupun aktivitas perekonomian warga. "Kami harap TKD untuk daerah terkena bencana pada 2027 disamakan dengan 2026," ujarnya.

Pemerintah pusat sebelumnya telah mengembalikan alokasi TKD untuk Sumut sebesar sekitar Rp6 triliun. Dari jumlah itu, Pemerintah Provinsi Sumut menerima Rp1,1 triliun yang difokuskan pada program rehabilitasi daerah terdampak bencana. Bobby berkomitmen untuk memonitor penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran, baik untuk pembangunan fisik maupun program nonfisik yang langsung menyentuh masyarakat.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi langkah kepala daerah yang telah menyesuaikan APBD 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk mengalokasikan tambahan TKD. Ia berharap anggaran itu segera direalisasikan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Agus menambahkan, pemerintah pusat telah menambah alokasi TKD sebesar Rp10,68 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana, dengan Sumut sebagai penerima terbesar.

Bobby mengingatkan pemerintah kabupaten/kota di Sumut untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat rehabilitasi. Ia menekankan bahwa Pemprov Sumut siap bersinergi agar percepatan pembangunan dapat dirasakan langsung. Tanpa kepastian anggaran di tahun depan, dikhawatirkan program pemulihan yang sudah berjalan akan terhenti dan memperlambat pemulihan ekonomi daerah.

Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah pemerintah pusat akan mempertahankan komitmennya terhadap daerah bencana di tengah tekanan fiskal nasional. Jika alokasi TKD 2027 dipangkas, Sumut dan provinsi lain harus mencari sumber pendanaan alternatif atau menunda sejumlah proyek rehabilitasi yang krusial.