Jabar Godok Wacana SPP Lagi: Hanya untuk Siswa Mampu, Mutu Pendidikan Jadi Alasan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD setempat tengah mengkaji ulang kebijakan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri, sebuah langkah yang memicu perdebatan publik karena selama ini sekolah negeri di wilayah tersebut dikenal bebas pungutan.

Wacana ini masih berada dalam tahap pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa belum ada keputusan final. "Masih menjadi pembahasan. Nanti kita lihat seperti apa harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut," ujarnya usai rapat di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7).

Yang membedakan usulan kali ini adalah skema pembebanan yang tidak merata. Rencananya, SPP hanya akan dikenakan kepada siswa dari keluarga mampu, yang masuk dalam kategori Desil 6 hingga Desil 10. Sementara itu, siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin (Desil 1-5) tetap mendapatkan pendidikan gratis. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga akses pendidikan bagi kelompok kurang mampu sambil menambah sumber pendanaan sekolah.

Alasan utama di balik wacana ini adalah kebutuhan mendesak akan tambahan anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Purwanto, banyak sekolah negeri yang membutuhkan dukungan finansial lebih agar kualitas layanan bisa ditingkatkan. Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menambahkan bahwa reaktivasi SPP akan membuka ruang pendanaan baru untuk meng-upgrade kompetensi guru dan fasilitas belajar. "Kalau reaktivasi ini berjalan, kita menolong generasi muda mendapatkan pembelajaran lebih baik. Upgrade kualitas guru butuh dana," katanya, Rabu (15/7).

Namun, langkah ini tidak serta-merta mendapat dukungan penuh. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama sejumlah anggota DPRD menyatakan belum sepakat dengan reaktivasi SPP. KDM—sapaan akrab gubernur—menekankan bahwa prioritas saat ini adalah memastikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berjalan efektif di semua sekolah. Jika masih ada kekurangan, terutama pada sarana dan prasarana, Pemprov siap turun tangan melalui anggaran provinsi. Pembahasan di tingkat pansus tetap berjalan sebagai bagian dari penyusunan Ranperda, namun keputusan akhir masih jauh dari kata final.

Bagi masyarakat Jawa Barat, wacana ini menghadirkan dilema: di satu sisi, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan biaya; di sisi lain, beban tambahan bagi orang tua siswa mampu perlu dipertimbangkan matang. Pertanyaan besarnya, akankah skema selektif ini mampu menjembatani kepentingan tanpa mengorbankan prinsip pendidikan gratis yang selama ini dijunjung?