Gus Ipul Larang Perpeloncoan di MPLS Sekolah Rakyat: Fokus pada Adaptasi dan Empati

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, secara tegas melarang segala bentuk perpeloncoan dan kekerasan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 di seluruh Sekolah Rakyat. Arahan ini disampaikan dalam rapat koordinasi daring bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan para kepala sekolah, Senin (13/7) di Jakarta.

Gus Ipul menekankan bahwa MPLS seharusnya menjadi momen adaptasi yang nyaman bagi siswa baru, bukan ajang intimidasi. Ia meminta para pendidik untuk mendampingi siswa dengan penuh empati, terutama mereka yang baru pertama kali meninggalkan keluarga. “Pastikan mereka aman dan nyaman, tidak ada perploncoan, tidak ada tindakan kekerasan,” ujarnya dalam pernyataan yang dikutip dari rapat tersebut.

Mensos juga mengingatkan bahwa bulan pertama dan kedua MPLS tahun lalu menjadi periode paling penuh tantangan. Banyak siswa mengalami homesick atau kesulitan beradaptasi, yang berujung pada ketidakbetahan. “Belajar dari tahun lalu, hadapi semua itu dengan baik. Mereka akan jadi anak-anak yang bisa mengikuti pembelajaran,” tambahnya. Oleh karena itu, pendampingan psikologis dan pemenuhan kebutuhan dasar siswa menjadi perhatian utama.

Selain aspek non-akademik, Gus Ipul mendorong penanaman kedisiplinan dan pendidikan karakter sejak dini. Ia meminta agar kebersihan lingkungan sekolah dijaga sebagai cerminan budaya disiplin. “Kedisiplinan akan langsung terlihat ketika memasuki Sekolah Rakyat,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa gedung dan sarana prasarana sekolah dibangun menggunakan uang rakyat dan merupakan persembahan Presiden Prabowo untuk keluarga kurang mampu, sehingga harus dirawat bersama.

Pelaksanaan MPLS tahun ini dibagi dalam empat gelombang untuk mengakomodasi jumlah sekolah yang terus bertambah. Gelombang I pada 14 Juli diikuti 19 Sekolah Rakyat Permanen, disusul 63 sekolah pada 31 Juli, 8 sekolah rintisan di Jabodetabek pada 15 Agustus, dan 11 sekolah permanen pada 31 Agustus. Total 101 sekolah akan menjalani MPLS secara bertahap hingga akhir Agustus.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan bebas kekerasan, sejalan dengan program prioritas nasional di bidang pendidikan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana konsistensi pengawasan di lapangan agar larangan perpeloncoan benar-benar diterapkan, mengingat praktik serupa kerap terjadi di berbagai jenjang pendidikan.