Jepang-Kamboja Perluas Pusat Pelatihan Ranjau Darat, Tawarkan Model Pemulihan bagi Negara Konflik

Jepang dan Kamboja memperluas kerja sama puluhan tahun di bidang pembersihan ranjau darat dengan menjadikan Phnom Penh sebagai pusat pelatihan global, melatih puluhan pejabat Ukraina dan negara lain di tengah meningkatnya ancaman ranjau akibat konflik bersenjata. Inisiatif ini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjadi model pemulihan sosial-ekonomi pascaperang yang mulai dilirik oleh negara-negara di Afrika dan Asia Tenggara.

Sejak Januari 2023, Cambodian Mine Action Centre (CMAC) dengan dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menyelenggarakan tujuh sesi pelatihan bagi 60 pejabat Ukraina. Materi mencakup pengoperasian dan perawatan detektor ranjau serta alat mekanis pembersihan. Ukraina saat ini merupakan salah satu negara dengan kontaminasi ranjau terparah akibat invasi Rusia yang dimulai tahun 2022, memperparah kondisi yang sudah ada sejak aneksasi Krimea tahun 2014.

Kemitraan Jepang-Kamboja bukanlah hal baru. Jepang telah mendukung CMAC sejak 1998 melalui penyediaan peralatan, penasihat teknis, dan bantuan organisasi. Kamboja sendiri merupakan salah satu negara yang paling terdampak ranjau akibat konflik berkepanjangan sejak 1970-an. Keahlian yang matang kemudian mendorong kedua negara untuk berbagi pengalaman dengan negara lain, dimulai dengan program pelatihan untuk Kolombia pada 2010.

Menurut Penasihat Senior JICA Eri Komukai, pendekatan jangka panjang menjadi kunci. "Kami fokus pada penguatan kapasitas nasional Kamboja agar mereka dapat menangani masalah ini secara berkelanjutan," ujarnya. Sementara itu, Direktur Jenderal CMAC Heng Ratana menekankan bahwa manfaat kerja sama tidak hanya terletak pada penyelamatan warga sipil, tetapi juga pada rekonstruksi sosial-ekonomi pascaperang. "Kami ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan yang telah kami bangun selama 30 tahun," katanya.

Yang membedakan model ini adalah legitimasi Kamboja sebagai negara korban. Komukai menjelaskan bahwa CMAC mampu menyampaikan proses pertumbuhan bagaimana Kamboja mengatasi warisan negatifnya dan membangun masyarakat yang damai—hal yang paling ingin dipelajari oleh negara lain. Perspektif ini tidak dapat ditawarkan oleh negara donor biasa.

Dalam konteks global, ancaman ranjau masih serius. Laporan PBB Juni lalu menyebutkan setidaknya 58 negara dan wilayah masih terkontaminasi ranjau anti-personel pada 2025, dengan jutaan ranjau masih disimpan. Jumlah korban pada 2024 mencapai 6.279 jiwa, tertinggi sejak 2020, dengan Myanmar, Suriah, dan Afghanistan mencatat angka tertinggi. Tantangan lain datang dari pemotongan dana donor, kontaminasi baru, dan penarikan diri lima negara Eropa dari Perjanjian Ottawa 1997 setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Bagi Indonesia, model Jepang-Kamboja ini relevan mengingat masih adanya wilayah bekas konflik seperti Aceh dan Papua yang berpotensi mengandung sisa-sisa bahan peledak. Meskipun Indonesia bukan negara dengan kontaminasi ranjau masif, pengalaman Kamboja dalam mengelola program aksi ranjau skala besar dapat menjadi referensi bagi upaya pembersihan lokal dan rehabilitasi lahan. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian PBB juga membuka peluang untuk mengadopsi pelatihan serupa bagi personelnya.

Ke depan, CMAC dan JICA telah menerima permintaan pelatihan dari Timor Leste dan beberapa negara Afrika. Namun, di tengah ketidakpastian pendanaan dan meningkatnya penggunaan ranjau berteknologi tinggi, pertanyaan besarnya adalah: dapatkah model kemitraan ini diperluas cukup cepat untuk mengimbangi laju kontaminasi baru? Jawabannya mungkin bergantung pada kemauan politik negara-negara donor untuk terus mendanai aksi kemanusiaan ini.