Dua Pendiri Fullerton Health Didenda, Kasus Suap Mangkrak

Pengadilan Singapura menjatuhkan denda kepada dua pendiri jaringan klinik Fullerton Health, Dr Daniel Chan Pai Sheng dan Dr Michael Tan Kim Song, atas praktik pemalsuan klaim biaya hiburan yang merugikan perusahaan hingga ratusan ribu dolar. Namun, dakwaan korupsi yang sempat membayangi keduanya justru kandas di tengah jalan.

Dalam sidang yang digelar pada Jumat (10/7), Dr Chan—mantan wakil CEO Fullerton Healthcare Corporation—diharuskan membayar denda sebesar S$135.000 (sekitar Rp1,5 miliar) karena terbukti berulang kali mengajukan tanda terima palsu atau membengkakkan biaya perjalanan dinas. Sementara Dr Tan, yang menjabat CEO grup, didenda S$25.000 karena menyetujui klaim fiktif senilai lebih dari S$82.000 yang diajukan rekannya itu.

Hakim Paul Quan menolak permohonan pengacara Dr Chan yang menyebut kliennya hanya menjalankan perintah pihak lain. “Jika Dr Chan tidak mengajukan klaim palsu, Dr Tan dan direktur David Sin tidak akan bisa menyetujuinya,” tegas sang hakim. Ia juga mencatat bahwa ketiga petinggi itu dapat memproses klaim tanpa persetujuan tim keuangan, menciptakan celah yang sulit dideteksi.

Yang menarik, dakwaan korupsi terhadap kedua dokter itu resmi dihentikan sementara setelah jaksa mengajukan permohonan pelepasan tanpa pembebasan. Ini berarti kasus suap yang melibatkan Collin Chiew, mantan CEO Aon Singapore, masih bisa dibuka kembali di kemudian hari. Chiew sendiri dijadwalkan menjalani sidang pada 15 Juli dengan tuduhan menerima suap dan pencucian uang.

Menurut dokumen pengadilan, uang dari klaim fiktif tersebut direncanakan untuk membantu Chiew yang membutuhkan dana bagi anak dan rumahnya. Dr Chan meminta Dr Tan menyetujui klaim itu, lalu mengumpulkan tanda terima palsu dari direktur Fullerton Health China setelah perjalanan bisnisnya. Sebagian dana juga dialirkan melalui skema pembayaran “jasa konsultasi” fiktif.

Kasus ini menjadi pengingat bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memiliki struktur pengeluaran longgar. Tanpa pengawasan ketat dari tim keuangan atau komite audit independen, praktik mark-up biaya entertainment dan perjalanan dinas bisa berlangsung lama tanpa terdeteksi. Di Indonesia, kasus serupa pernah menimpa beberapa BUMN dan perusahaan swasta, meski jarang berujung pada sanksi pidana bagi petingginya.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah jaksa Singapura akan menghidupkan kembali dakwaan korupsi terhadap kedua pendiri Fullerton Health, terutama jika Chiew akhirnya terbukti bersalah. Atau, akankah kasus ini menjadi preseden bahwa pemalsuan klaim internal cukup diselesaikan dengan denda tanpa jeruji besi?