Purbaya: Manajemen Kas Negara Bisa Gerakkan 90% Ekonomi, Bukan Sekadar Belanja APBN
Baca dalam 60 detik
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong pengelolaan kas negara sebagai instrumen fiskal baru untuk menggerakkan sektor swasta yang mencakup 90% aktivitas ekonomi.
- Pemerintah telah menempatkan Rp400 triliun dana negara ke perbankan pada Mei-Juni 2026 untuk memperkuat likuiditas dan mendorong kredit saat ekonomi melambat.
- Langkah ini diharapkan menjadi terobosan kebijakan fiskal yang mengurangi ketergantungan pada belanja APBN langsung dan memperkuat transmisi moneter tanpa mengganggu independensi BI.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka tabir strategi anyar pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi: tidak lagi hanya mengandalkan belanja langsung APBN, tetapi juga mengoptimalkan manajemen kas negara untuk menghidupkan sektor swasta yang mencakup sekitar 90 persen aktivitas ekonomi nasional. Dalam kuliah umum di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Jumat (10/7/2026), Purbaya mengungkapkan bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian hanya berkisar 7-10 persen, sehingga diperlukan instrumen lain untuk mendorong porsi yang jauh lebih besar.
"Saya perhatikan bahwa manajemen cash, manajemen uang pemerintah bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia secara signifikan. Itu bisa menghidupkan yang 90% ekonomi selain belanja langsung yang 7%-10%," ujar Purbaya di hadapan para mahasiswa. Pernyataan ini menandai pergeseran paradigma kebijakan fiskal di bawah kepemimpinannya, yang selama ini identik dengan ekspansi belanja negara melalui APBN.
Langkah konkret yang telah diambil adalah memindahkan dana negara yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia ke sistem perbankan. Menurut Purbaya, suntikan likuiditas sebesar Rp400 triliun ini bertujuan memperkuat kemampuan bank dalam menyalurkan kredit ke sektor riil, terutama ketika aktivitas ekonomi mulai melambat pada pertengahan tahun. "Jadi saya taruh di perbankan Rp400 triliun, itu akan memperkuat kondisi likuiditas perbankan sehingga mereka bisa memberikan kredit dan ekonominya bisa tumbuh lagi," tegasnya.
Kebijakan ini juga berdampak pada peningkatan uang primer (base money/M0) dan membantu transmisi kebijakan moneter tanpa mengganggu independensi Bank Indonesia. Purbaya menilai bahwa pengelolaan kas negara yang lebih aktif dapat menjadi instrumen fiskal baru yang bekerja berdampingan dengan belanja negara. Dengan demikian, pemerintah memiliki fleksibilitas lebih dalam menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan global.
Bagi pelaku pasar dan investor di Indonesia, langkah ini memberikan sinyal positif. Likuiditas perbankan yang lebih longgar berpotensi menurunkan suku bunga kredit dan mendorong ekspansi usaha. Namun, efektivitas strategi ini bergantung pada seberapa cepat perbankan menyalurkan dana tersebut ke sektor produktif, bukan hanya membiarkannya menganggur di instrumen likuiditas. Ke depan, pemerintah perlu memastikan bahwa manajemen kas tidak hanya menjadi alat countercyclical, tetapi juga terintegrasi dengan kebijakan fiskal dan moneter secara keseluruhan. Pertanyaannya, akankah strategi ini cukup untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen di tengah ketidakpastian global?



