Beijing Larang AI Pacar, tapi Tak Bisa Paksa Pria Jadi Pendengar yang Baik

China akan menjadi negara pertama di dunia yang memberlakukan aturan ketat terhadap kecerdasan buatan (AI) antropomorfik — sistem yang dirancang meniru perilaku dan emosi manusia. Regulasi yang mulai berlaku pekan depan ini secara khusus menyasar layanan AI companion, termasuk fitur yang memungkinkan pengguna menciptakan pacar virtual.

Langkah Beijing ini bukan tanpa alasan. Di tengah merosotnya angka pernikahan dan kelahiran, fenomena AI romance justru meledak, terutama di kalangan perempuan. Sebuah dokumenter tentang perempuan China dalam hubungan dengan AI mengungkapkan bahwa daya tarik utamanya adalah kesabaran tanpa batas yang ditawarkan chatbot — sesuatu yang, menurut sutradaranya, jarang ditemukan pada pasangan nyata. "Laki-laki tidak punya kesabaran," katanya kepada Wired awal tahun ini.

Raksasa teknologi seperti ByteDance, Alibaba, dan Tencent telah mulai menonaktifkan fitur personalisasi AI companion. Beberapa aplikasi role-playing masih bertahan, tetapi aturan baru diperkirakan akan membatasi pertukaran emosional yang berkepanjangan dan mewajibkan pengingat bahwa bot bukan manusia. Jeremy Daum dari Yale Law School Paul Tsai China Center mencatat bahwa regulasi ini memiliki kemiripan dengan undang-undang California, menandakan adanya potensi konsensus global dalam mengatur risiko AI.

Namun, pertanyaan besarnya adalah apakah larangan ini cukup efektif. Kasus tragis di Amerika Serikat — seorang remaja 14 tahun bunuh diri setelah berinteraksi intensif dengan bot Character.AI — menunjukkan bahwa risiko AI companion bersifat universal. Google dan Character.AI telah menyelesaikan gugatan dari ibu korban awal tahun ini. Di China, kekhawatiran serupa mendorong pemerintah untuk bertindak lebih dini, meskipun dengan pendekatan yang lebih represif.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat akan pentingnya regulasi AI yang berimbang. Meskipun adopsi AI companion di dalam negeri belum separah China, tren global menunjukkan bahwa teknologi serupa berpotensi masuk dan memengaruhi pengguna rentan — terutama generasi muda yang akrab dengan interaksi digital. Pemerintah Indonesia dapat belajar dari langkah Beijing, namun perlu menimbang konteks lokal: kebebasan berekspresi, perlindungan konsumen, dan kesiapan infrastruktur hukum.

Pada akhirnya, China memang berhak membatasi keintiman buatan. Namun, seperti diungkapkan analis, melarang AI boyfriend tidak akan membuat pria sungguhan menjadi pendengar yang lebih baik, tidak akan menaikkan angka kelahiran, dan tidak akan menyelesaikan tekanan sosial yang mendorong orang mencari pelarian ke pelukan digital. Pertanyaan yang lebih sulit adalah: mampukah Beijing — dan negara-negara lain — menghadapi kegagalan sosial yang menciptakan permintaan semacam itu?