Dua Pendiri Fullerton Healthcare Didenda Rp1,6 Miliar Akibat Klaim Fiktif KTV
Baca dalam 60 detik
- Dua dokter pendiri Fullerton Healthcare Corporation dijatuhi denda total S$160.000 karena memalsukan klaim hiburan senilai lebih dari S$211.000 untuk membantu mantan eksekutif asuransi.
- Uang tersebut tidak dinikmati pribadi oleh para terdakwa, melainkan dialirkan kepada Collin Chiew, mantan CEO Aon Singapore, yang kasusnya masih berjalan.
- Kasus ini menyoroti celah pengawasan internal perusahaan dan praktik manipulasi klaim yang bisa menjadi pelajaran bagi korporasi di Indonesia.
Pengadilan Singapura menjatuhkan denda total S$160.000 (sekitar Rp1,6 miliar) kepada dua pendiri Fullerton Healthcare Corporation (FHC), Daniel Chan Pai Sheng dan Michael Tan Kim Song, atas pemalsuan klaim hiburan yang nilainya mencapai lebih dari S$211.000. Keduanya, yang berprofesi sebagai dokter berusia 52 tahun, mengaku bersalah pada 8 Juli lalu dan menerima hukuman dua hari kemudian.
Menurut dokumen pengadilan, uang hasil klaim fiktif tersebut tidak dinikmati oleh Chan dan Tan, melainkan ditujukan untuk Collin Chiew, 58 tahun, mantan CEO broker asuransi Aon Singapore. Chiew disebut membutuhkan dana untuk keperluan anak dan rumahnya pada 2015. Hingga kini, belum diketahui apakah Chiew benar-benar menerima uang tersebut, dan kasusnya masih dalam proses persidangan.
Chan didenda S$135.000 setelah terbukti memalsukan lima klaim dengan total nilai S$336.000, padahal pengeluaran riil hanya sekitar S$125.000—artinya ada selisih lebih dari S$211.000. Sementara itu, Tan didenda S$25.000 karena satu tuduhan pemalsuan yang terkait dengan klaim Chan senilai sekitar S$82.000, dengan pengeluaran aktual hanya S$42.000. Jaksa penuntut juga mengajukan pembebasan bersyarat untuk tuduhan korupsi yang sebelumnya disematkan kepada keduanya, dengan alasan diskresi penuntutan. Hakim Distrik Paul Quan mengabulkan permohonan tersebut, namun para terdakwa masih bisa dituntut kembali jika bukti baru muncul.
Modus operandi yang terungkap cukup sistematis. Sejak 2015, Chan yang kerap bertugas ke Hong Kong dua kali sebulan, bekerja sama dengan pendiri ketiga FHC, David Sin, dan seorang pria bernama Tei Chu Pink untuk memalsukan tanda terima KTV. Chan akan mengumpulkan struk palsu atau membayar lebih kecil dari jumlah yang tercantum, lalu menyerahkannya ke bagian keuangan FHC atau Fullerton Health China untuk diproses. Tan mengetahui praktik ini dan ikut menandatangani formulir klaim. Pada 2018, ketiganya sepakat mengalihkan dana melalui faktur hiburan yang digelembungkan dengan dalih “jasa konsultasi” untuk Chiew.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan internal di perusahaan, terutama yang bergerak di bidang layanan kesehatan dan asuransi. Di Indonesia, praktik serupa kerap terjadi di sektor korporasi, di mana klaim fiktif atau markup biaya digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian telah beberapa kali mengungkap kasus manipulasi klaim asuransi, namun penegakan hukum masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian aliran dana. Kasus Fullerton menunjukkan bahwa sistem audit yang lemah dan kolusi antar petinggi bisa membuka celah penyalahgunaan dana perusahaan.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana perusahaan dapat memperkuat mekanisme deteksi dini terhadap klaim fiktif, terutama yang melibatkan pejabat tinggi. Apakah regulator di Indonesia akan mengambil langkah serupa dengan Singapura yang menerapkan denda signifikan dan pembebasan bersyarat yang tetap membuka kemungkinan penuntutan ulang? Ataukah kasus ini hanya akan menjadi catatan kaki tanpa perubahan kebijakan yang berarti?
