Kontroversi Kartu Merah Balogun: Ketika Politik Mengintervensi Independensi FIFA

Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada baru saja memasuki babak perempat final, namun sorotan justru tertuju pada sebuah insiden di luar lapangan yang mengguncang kredibilitas FIFA. Campur tangan langsung Presiden AS Donald Trump dalam keputusan kartu merah yang diterima striker Amerika Serikat, Folarin Balogun, memicu pertanyaan serius tentang independensi badan sepak bola dunia di bawah kepemimpinan Gianni Infantino.

Insiden bermula saat laga AS melawan Bosnia dan Herzegovina. Balogun mendapat kartu merah yang berujung larangan bermain satu pertandingan. Trump kemudian menghubungi Infantino secara pribadi untuk meminta peninjauan. FIFA, yang seharusnya memiliki mekanisme disipliner yang rumit dan tersembunyi dalam Kode Disiplinnya, justru memutuskan untuk membatalkan sanksi tersebut hanya dua hari sebelum pertandingan berikutnya. Keputusan ini sontak menuai kecaman luas, termasuk dari mantan Presiden FIFA Sepp Blatter yang menyatakan, "Kartu merah tidak bisa dibatalkan oleh telepon politik. Mereka dibatalkan oleh aturan, bukti, dan badan independen."

Hubungan erat antara Infantino dan Trump bukanlah rahasia. Pada Desember 2025, Infantino secara sepihak memberikan Trump FIFA Peace Prize perdana. Enam bulan kemudian, pemerintahan Trump melancarkan perang terhadap Iran yang menewaskan ribuan warga sipil. Sikap Infantino yang cenderung merangkul pemimpin otoriter juga terlihat saat ia diam saja terhadap larangan perjalanan AS yang menghambat suporter dan pemain dari negara-negara tertentu, termasuk timnas Iran yang harus memindahkan markasnya ke Tijuana, Meksiko, dan hanya bisa masuk AS sehari sebelum pertandingan.

Infantino, yang terpilih pada 2016 sebagai kandidat antikorupsi setelah skandal besar yang menjerat Sepp Blatter, kini justru menunjukkan kecenderungan otoriter. Ia menghentikan proses reformasi, memecat pejabat yang terlibat investigasi etik, dan menjalin hubungan erat dengan penguasa otoriter seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman. Dalam kasus Rusia, Infantino mendukung kembalinya atlet Rusia ke kompetisi FIFA meskipun invasi ke Ukraina masih berlangsung. Sementara itu, ia memuluskan jalan Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034, mengesampingkan Australia yang menjadi penawar lain.

Tekanan untuk mengganti Infantino semakin kuat. Tokoh sepak bola Eropa seperti Jürgen Klopp, Gary Lineker, dan presenter Sky Sports Jeff Stelling menyerukan pengunduran dirinya. UEFA dikabarkan telah mendiskusikan kandidat alternatif, termasuk Victor Montagliani dari Kanada. Namun, Infantino masih memiliki basis dukungan kuat dari konfederasi Afrika dan Asia yang diuntungkan secara finansial di bawah kepemimpinannya. Dukungan ini membuatnya optimis dapat meraih masa jabatan keempat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Bagi Indonesia, isu ini relevan mengingat posisi negara-negara Selatan yang kerap menjadi basis suara Infantino. Indonesia, sebagai anggota AFC, secara tidak langsung terlibat dalam dinamika politik FIFA. Keputusan sepihak Infantino dalam menunjuk tuan rumah dan mengabaikan pelanggaran HAM dapat menjadi preseden buruk bagi tata kelola sepak bola global. Pertanyaan besarnya: mampukah tekanan dari Eropa dan Amerika Utara menggoyahkan kursi Infantino, atau justru uang dan kekuasaan akan kembali berbicara?