Gerakan Kecoa di India: Ketika Sindiran Mahkamah Agung Meledak Jadi Revolusi Anak Muda

Ribuan pelajar dan pemuda India turun ke Jantar Mantar, New Delhi, akhir Juni lalu dengan atribut tak lazim: topeng kecoa dan setangkai mawar. Mereka menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur atas skandal kebocoran soal ujian nasional yang merenggut nyawa sesama pelajar. Aksi yang bermula dari sindiran hakim agung terhadap pengangguran muda ini kini menjelma menjadi gerakan politik generasi baru terbesar di negara demokrasi terpadat di dunia.

Semua berawal dari unggahan Abhijeet Dipke, pemuda 30 tahun yang baru pulang dari Boston. Pada Mei lalu, Ketua Mahkamah Agung India menyebut pengangguran muda sebagai "kecoa" dalam pernyataan kontroversial. Dipke merespons dengan membuat halaman satir "Partai Kecoa Rakyat" (Cockroach Janta Party/CJP). "Saya bertanya, bagaimana jika semua kecoa bersatu? Responsnya luar biasa," ujarnya. Dalam hitungan minggu, akun itu mengumpulkan 22 juta pengikut di Instagram dan meledak menjadi aksi jalanan di Delhi, Mumbai, dan kota-kota lain.

Gerakan ini menyasar langsung Menteri Pradhan yang dinilai gagal mengatasi kebocoran soal Ujian Masuk Nasional (NEET) 2025 dan 2026. Lebih dari 2,27 juta kandidat mendaftar NEET 2025 untuk memperebutkan 129.000 kursi kedokteran. Namun kebocoran soal menyebabkan penurunan 9 persen peserta yang mengulang ujian pada 21 Juni. Tekanan akademik yang ekstrem juga memicu krisis kesehatan mental: National Crime Records Bureau mencatat 14.488 kasus bunuh diri pelajar dan 14.778 kasus di kalangan pengangguran pada 2024.

Yang membedakan aksi ini dari protes mahasiswa sebelumnya adalah wajahnya yang damai dan terorganisir secara organik. Di lokasi protes, tidak ada bendera partai. Yang terlihat justru bendera nasional India dan potret Bhimrao Ambedkar, arsitek konstitusi India. Relawan membagikan makanan, air minum, obat-obatan, dan fasilitas pengisi daya ponsel. Mahi Sharma, 18 tahun, menempuh 100 kilometer dari Meerut untuk hadir setelah seorang kenalannya, Shreya Tyagi, bunuh diri karena gagal NEET. "Kami ingin sistem yang adil, di mana siswa tidak menderita karena kesalahan orang lain," katanya.

Gerakan ini juga mulai menarik dukungan dari kalangan non-mahasiswa. Aktivis lingkungan Sonam Wangchuk bergabung pada 28 Juni dan memulai mogok makan tanpa batas waktu untuk mendukung tuntutan akuntabilitas sistem pendidikan. Ia juga menyuarakan isu Ladakh, wilayah perbatasan dengan China. Menurut Dipke, CJP bukan partai politik—mereka tidak terdaftar di Komisi Pemilihan India. "Kami adalah platform untuk pemuda, dari pemuda, dan oleh pemuda," tegasnya. Ia menolak perbandingan dengan gerakan mahasiswa di Asia lain, merujuk pada tradisi perlawanan damai Gandhi dan gerakan Jayaprakash Narayan.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin bagi sistem pendidikan yang semakin kompetitif. Di India, ujian nasional seperti NEET adalah satu-satunya jalan menuju mobilitas sosial bagi kelas menengah. Tekanan serupa juga dirasakan pelajar Indonesia melalui UTBK-SBMPTN dan ujian kedinasan. Data bunuh diri pelajar di India mengingatkan pada kasus serupa di Tanah Air, meski belum ada angka resmi yang setara. Pertanyaan besarnya: apakah gerakan akar rumput berbasis media sosial seperti CJP bisa menjadi model perlawanan baru bagi generasi muda di negara berkembang?

Belum jelas apakah gerakan ini akan bertahan setelah tuntutan mundurnya menteri terpenuhi. Dipke bersikeras tidak berniat mendirikan partai politik. Namun, dengan ribuan pemuda yang masih bermalam di Jantar Mantar, sukarelawan terus menyiapkan makanan dan alas tidur. "Anak-anak muda hanya mencari wadah agar suara mereka didengar," ujarnya. Sampai kapan gerakan ini mampu bertahan tanpa struktur formal? Atau justru akan melahirkan model politik baru yang cair, terdesentralisasi, dan sepenuhnya digerakkan oleh media sosial?