Telepon Trump ke Infantino: Intervensi Politik di Balik Pencabutan Kartu Merah Pemain AS
Baca dalam 60 detik
- Presiden AS Donald Trump secara langsung menghubungi Presiden FIFA Gianni Infantino untuk meminta peninjauan sanksi kartu merah yang diterima striker Folarin Balogun.
- FIFA mengambil langkah tidak lazim dengan menangguhkan larangan bermain Balogun selama satu tahun, sebuah keputusan yang memicu kejutan dari Asosiasi Sepak Bola Belgia.
- Insiden ini membuka kembali perdebatan tentang pengaruh politik dalam keputusan olahraga dan menimbulkan pertanyaan tentang independensi FIFA.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan menghubungi langsung Presiden FIFA Gianni Infantino untuk meminta peninjauan sanksi kartu merah yang dijatuhkan kepada striker timnas AS, Folarin Balogun. Langkah ini terjadi hanya beberapa hari sebelum FIFA secara mengejutkan membatalkan larangan bermain yang seharusnya membuat Balogun absen di laga krusial melawan Belgia.
Menurut laporan New York Times yang mengutip tiga sumber anonim, Trump menelepon Infantino pada Rabu (1/7) waktu setempat, sehari setelah Balogun mendapat kartu merah langsung dalam pertandingan babak 32 besar Piala Dunia melawan Bosnia. Kartu merah tersebut diberikan karena Balogun secara tidak sengaja menginjak kaki bek Bosnia, Tarik Muharemovic. Berdasarkan peraturan FIFA, kartu merah langsung otomatis mengakibatkan larangan bermain satu pertandingan yang tidak bisa diajukan banding oleh tim pemain.
Keputusan FIFA untuk menangguhkan larangan tersebut selama satu tahun pada Minggu (5/7) dianggap sebagai langkah yang tidak biasa. Trump dengan cepat menyambut keputusan itu melalui media sosial, menyebutnya sebagai "pembalikan atas ketidakadilan besar." Namun, Asosiasi Sepak Bola Belgia menyatakan "terkejut" atas keputusan FIFA, karena Belgia adalah lawan AS di babak 16 besar yang sedianya akan dimainkan tanpa Balogun.
Intervensi langsung seorang kepala negara dalam keputusan organisasi olahraga independen seperti FIFA menimbulkan pertanyaan serius tentang batas pengaruh politik dalam dunia olahraga. Meskipun Trump memiliki kekuasaan sebagai presiden, langkah ini dipandang sebagai bentuk tekanan yang tidak lazim. Para pengamat menilai bahwa FIFA, yang selama ini berusaha membersihkan citranya dari tuduhan korupsi, justru menunjukkan kerentanan terhadap intervensi politik.
Bagi Indonesia, insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya independensi federasi olahraga nasional. Dalam konteks sepak bola Indonesia yang tengah berupaya bangkit dari berbagai masalah, kasus ini menyoroti bagaimana tekanan eksternal—baik dari pemerintah maupun pihak lain—dapat mempengaruhi keputusan yang seharusnya murni berdasarkan aturan. Pengamat sepak bola Indonesia, Akmal Marhali, menilai bahwa kejadian ini bisa menjadi preseden buruk jika tidak diantisipasi. "FIFA harus konsisten dengan aturannya sendiri. Jika intervensi politik dibiarkan, maka kredibilitas organisasi akan dipertanyakan," ujarnya.
Ke depan, keputusan FIFA ini berpotensi memicu perubahan dalam mekanisme banding kartu merah. Beberapa pihak mendesak agar FIFA merevisi aturan yang melarang banding untuk kartu merah langsung, terutama jika ada bukti bahwa pelanggaran tidak disengaja. Namun, pertanyaan yang masih menggantung: apakah FIFA akan mampu menjaga independensinya di tengah tekanan politik yang semakin kuat, terutama dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat?
