100 Hari Balendra Shah: Rapper Jadi Perdana Menteri, Reformasi Kilat atau Lompatan Tanpa Jaring?

Seratus hari setelah dilantik, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah—rapper berusia 36 tahun yang naik dari jabatan wali kota Kathmandu—telah membalikkan tatanan pemerintahan dengan kecepatan yang jarang terlihat, namun tetap menjadi sosok yang sulit ditebak. Langkah pertamanya langsung mengejutkan: sehari setelah sumpah, mantan perdana menteri KP Sharma Oli dan mantan menteri dalam negerinya ditangkap atas rekomendasi komisi penyelidikan pemberontakan September 2025 yang menggulingkan Oli. Keduanya kini telah dibebaskan tanpa dakwaan, tetapi sinyal yang dikirimkan sudah jelas—pemerintahan baru tidak akan ragu menggunakan kekuasaan.

Gaya kepemimpinan Shah yang cepat dan simbolis, namun kerap dipertanyakan legalitasnya, menjadi ciri khas 100 hari pertamanya. Ia lebih memilih berkomunikasi lewat media sosial, bahkan pidato kemenangannya disampaikan dalam bentuk lagu rap. Pertemuan dengan duta besar asing diminimalkan, dan kunjungan ke India serta China—yang lazim menjadi prioritas perdana menteri Nepal—dilimpahkan ke menteri luar negeri. “Dalam tiga bulan, kami tahu sangat sedikit tentang pria yang kami pilih sebagai perdana menteri,” ujar jurnalis Pranaya Rana, menggambarkan kerahasiaan yang menyelimuti Shah.

Kemenangan telak Shah dalam pemilu 5 Maret lalu tidak banyak diprediksi. Ia muncul dari gelombang protes anti-korupsi yang digerakkan oleh generasi muda, frustrasi dengan kurangnya peluang ekonomi dan praktik korupsi elit politik. Pemerintahannya meluncurkan agenda reformasi 100 poin yang mencakup tata kelola, antikorupsi, pelayanan publik, dan digitalisasi. Klaim resmi menyebut 70 poin telah diimplementasikan, sisanya dalam proses. Dalam pidato langka di hadapan partainya, Shah menyatakan pemerintahannya berada di “jalan tol” menuju perubahan. “Rem hanya akan diinjak saat kita sampai di tujuan,” katanya.

Namun, kecepatan ini tidak luput dari kritik. Partai Komunis CPN-UML pimpinan Oli menyebut kinerja pemerintahan Shah “sangat lemah, tidak matang, dan kontroversial.” Lebih penting lagi, penggunaan ordinan untuk memaksakan reformasi—meski memiliki mayoritas parlemen—dikhawatirkan menggerus mekanisme checks and balances. Salah satu ordinan memungkinkan dewan konstitusi yang diketuai Shah mengambil keputusan, termasuk pengangkatan hakim, hanya dengan suara mayoritas sederhana. “Pekerjaan sudah dilakukan, tetapi pemahaman tentang bagaimana seharusnya dilakukan tampak berbeda,” kata Anusha Khanal, peneliti politik yang juga ikut dalam protes 2025.

Bagi Indonesia, dinamika Nepal ini memberikan pelajaran tentang risiko reformasi yang mengabaikan proses. Di tengah desakan perubahan cepat, keseimbangan antara efektivitas dan legitimasi prosedural menjadi krusial. Nepal, yang masih membangun demokrasi pasca-monarki, menghadapi ujian apakah hasil instan dapat bertahan tanpa fondasi institusional yang kuat. Yujan Rajbhandari, 23 tahun, peserta protes 2025, menyatakan harapannya: “Pemerintah ini lahir dari rahim gerakan. Bagus jika berorientasi hasil, tetapi jika hasil itu tidak melalui proses yang semestinya, mungkin tidak berkelanjutan.”

Upaya penggusuran pemukiman liar juga menuai kecaman. Kritik mulai bermunculan, bahkan dari kalangan yang sebelumnya mendukung. “100 hari pertama adalah masa ketika pemerintah memiliki itikad baik paling besar dari semua pihak,” kata Rana. “Sekarang kritik mungkin meningkat, bahkan dari publik.” Pertanyaan besarnya: apakah Shah mampu mempertahankan momentum tanpa mengorbankan demokrasi yang baru pulih?