Super El Niño 2026 Mengintai, Kolaborasi Warga Jadi Kunci Atasi Karhutla

Indonesia tengah bersiap menghadapi ancaman Super El Niño yang diprediksi mencapai puncaknya pada 2026, namun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan bahwa faktor utama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukanlah fenomena iklim semata, melainkan praktik pembukaan lahan yang telah mengakar.

Sejumlah riset di Kalimantan Barat dan Riau mengungkap bahwa lebih dari separuh titik api berada di area enklave—lahan di dalam konsesi perusahaan yang secara adat dikuasai masyarakat. Di sana, metode tebas bakar masih menjadi pilihan utama karena murah, cepat, dan dianggap menyuburkan tanah. Ironisnya, setelah lahan terbakar dan ditanami sawit, masyarakat kerap menjualnya ke elite lokal karena ketiadaan kepastian hak atas tanah. Akibatnya, keuntungan ekonomi justru dinikmati oleh segelintir pihak, sementara masyarakat terjebak dalam siklus ilegalitas.

Pendekatan top-down yang selama ini diandalkan pemerintah dinilai kurang efektif. Instruksi terpusat seringkali mengabaikan realitas sosial-ekonomi di lapangan. Sebaliknya, kolaborasi akar rumput yang melibatkan perusahaan, pemerintah desa, kelompok tani, dan aparat keamanan menunjukkan hasil yang signifikan. Di Tanjung Leban, Bengkalis, Riau, luas kebakaran gambut merosot dari 1.600 hektare pada 2015 menjadi hanya 15 hektare setahun setelah kerja sama dimulai, dan saat El Niño 2019, hanya satu hektare yang terbakar.

Di Ketapang, Kalimantan Barat, kolaborasi multipihak berjalan melalui kampanye penyadaran, patroli gabungan, dan pemadaman bersama. Perusahaan menyediakan alat pemadam, sementara desa mengerahkan tenaga kerja. Masyarakat Peduli Api (MPA) melakukan patroli harian menggunakan sepeda motor untuk memantau titik api dan ketersediaan air. Di Bengkalis, keterlibatan akademisi dari Universitas Riau dan Kyoto University Jepang menambah dimensi ilmiah, seperti pelatihan pemetaan GIS dan pengukuran volume air tanah untuk pembasahan gambut.

Keberhasilan ini menegaskan bahwa solusi karhutla tidak bisa diserahkan pada satu pihak saja. Permasalahan bersifat sistemik, mulai dari tata kelola lahan, kepastian hak, hingga kesenjangan ekonomi. Kolaborasi yang melibatkan pengambilan keputusan bersama, berbagi pengetahuan, dan berbagi sumber daya menjadi formula yang terbukti ampuh. Pertanyaannya, mampukah model ini direplikasi secara nasional sebelum puncak El Niño tiba?