Anwar Ibrahim: Budaya Bisnis Bumiputra yang Bobrok Harus Dihentikan

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan bahwa praktik penyalahgunaan dalam pembiayaan usaha bumiputra—mulai dari pinjaman yang diperoleh melalui koneksi hingga penerima yang menjual lisensi demi komisi—harus segera diakhiri. Dalam pidatonya di peluncuran inisiatif SParK 2026: Transformasi Niaga oleh Perbadanan Usahawan Nasional Bhd (PUNB) di Putrajaya, Anwar mengkritik budaya yang telah mengakar selama puluhan tahun, di mana dana lebih sering mengalir ke pihak yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa ketimbang yang benar-benar kompeten.

Anwar mengungkapkan bahwa negara telah mewarisi budaya buruk dalam perencanaan keuangan dan penyaluran pinjaman. Ia menyoroti pola yang kerap terjadi: penerima pinjaman langsung membeli kantor mewah, kendaraan mahal, bahkan menikah lagi, alih-alih mengembangkan usaha. Akibatnya, aktivitas bisnis berubah menjadi jual-beli lisensi dan perburuan komisi. “Ini harus berhenti,” tegasnya di hadapan para pengusaha dan pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan itu, Anwar mengungkapkan bahwa puluhan miliar ringgit telah lenyap sia-sia, tercermin dari delisting kepemilikan saham bumiputra dan tingginya angka kredit macet. Ia menekankan bahwa kegagalan usaha bukanlah dosa, selama ada transparansi dan komitmen dari penerima pinjaman. Ia mencontohkan pengalaman Mitchell Kapor, pengusaha teknologi Amerika yang mendanai startup: dari 2.000 penerima dana dalam setahun, hanya sekitar 30% yang bertahan dan 13-15% yang unggul—dan itu pun sudah dianggap sangat baik.

Anwar juga mengkritik praktik lobi oleh ketua cabang dan divisi partai yang berusaha mempengaruhi keputusan pinjaman. Ia menegaskan bahwa surat dukungan berwarna kuning, hijau, atau biru tidak akan memengaruhinya; hanya pemimpin yang cakap yang akan dibantu. Menurutnya, praktik semacam itu telah menghancurkan lembaga bumiputra selama puluhan tahun. Pemerintah, kata Anwar, berdiri tegak pada prinsip pertumbuhan dengan tata kelola yang baik, karena ekspansi tanpa integritas hanya akan memindahkan kekayaan ke kantong segelintir orang.

Dalam konteks domestik Malaysia, pernyataan Anwar muncul menjelang pemilihan negara bagian Johor pada 11 Juli. Ia menyayangkan bahwa kunjungannya ke Johor untuk membahas teknologi informasi dan kecerdasan buatan berisiko tenggelam dalam perdebatan rasial yang tak berkesudahan. Pemerintah, menurutnya, berkomitmen mengangkat derajat bumiputra yang mayoritas namun rata-rata lebih miskin, asalkan agenda tersebut dijalankan secara bersih. Anwar menolak pandangan bahwa hanya lembaga bumiputra yang boleh menjalankan program pemberdayaan, dan memilih untuk memperkuat lembaga yang sudah ada seperti Mara, Tekun Nasional, dan Amanah Ikhtiar Malaysia. “Jika mereka lemah, kita perkuat. Jika benar-benar tidak mampu, kita ambil alih,” ujarnya.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah reformasi tata kelola yang digaungkan Anwar mampu mengubah budaya bisnis yang telah mengakar, atau justru akan menghadapi resistensi dari jaringan kepentingan yang selama ini menikmati celah sistem. Tanpa transparansi dan penegakan aturan yang konsisten, target pembiayaan miliaran ringgit berisiko kembali menjadi cerita lama tentang dana yang menguap tanpa jejak.