China Uji Coba Rudal Balistik dari Kapal Selam Nuklir, Jepang-AS-Korea Selatan Bereaksi
Baca dalam 60 detik
- Para menteri luar negeri Jepang, AS, dan Korea Selatan menyatakan keprihatinan bersama atas uji coba rudal balistik jarak jauh China yang diluncurkan dari kapal selam nuklir strategis.
- Pertemuan trilateral di sela KTT NATO juga membahas stabilitas Selat Taiwan, aktivitas siber Korea Utara, serta kerja sama energi nuklir sipil melalui reaktor modular kecil.
- Uji coba ini memicu kritik dari Australia dan negara lain, dengan AS menilai China membangun persenjataan nuklir secara cepat dan tidak transparan.

Keprihatinan mendalam atas uji coba rudal balistik jarak jauh yang dilakukan militer China dari kapal selam nuklir strategis menjadi sorotan utama pertemuan trilateral para menteri luar negeri Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan di Ankara, Turki, pekan ini. Uji coba yang berlangsung pada Senin lalu itu dinilai mengancam stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan memicu reaksi keras dari sejumlah negara.
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun bertemu di sela-sela KTT NATO untuk membahas berbagai isu regional. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu, ketiganya sepakat bahwa segala upaya untuk mengubah status quo secara sepihak melalui kekerasan atau intimidasi harus ditolak. Mereka juga kembali menegaskan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Uji coba rudal China tersebut diluncurkan dari kapal selam nuklir dan membawa hulu ledak palsu. Proyektil tanpa awak itu jatuh di Pasifik selatan setelah peluncuran. Pemerintah AS meyakini rudal tersebut merupakan rudal balistik antarbenua yang mampu membawa hulu ledak nuklir. “Pembangunan persenjataan nuklir China yang cepat dan tidak transparan menjadi perhatian utama bagi kawasan dan dunia,” demikian pernyataan resmi AS.
Dalam pertemuan tersebut, Jepang tidak secara langsung menyebut China dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negerinya. Namun, ketiga menteri juga membahas Korea Utara, termasuk perlunya memerangi aktivitas siber “jahat” Pyongyang yang mendanai program nuklir dan misilnya. Kerja sama keamanan ekonomi juga menjadi agenda pembahasan.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara yang aktif dalam arsitektur keamanan kawasan, Indonesia perlu mencermati setiap perubahan keseimbangan militer di Indo-Pasifik. Uji coba rudal China yang semakin agresif dapat memicu perlombaan senjata baru di kawasan, yang berpotensi mengganggu stabilitas dan kerja sama ekonomi yang selama ini dibangun. Selain itu, kerja sama trilateral dalam reaktor modular kecil (SMR) menunjukkan adanya pergeseran fokus energi nuklir sipil yang bisa menjadi peluang bagi Indonesia yang tengah mengkaji opsi energi nuklir untuk mencapai target netralitas karbon.
Menurut analis hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Widjajanto, uji coba rudal China ini menunjukkan bahwa Beijing semakin percaya diri dalam memproyeksikan kekuatan militernya. “Indonesia harus memperkuat diplomasi pertahanan dan mendorong dialog multilateral untuk meredakan ketegangan. Jangan sampai kita terjebak dalam polarisasi blok yang merugikan kepentingan nasional,” ujarnya.
Selain isu militer, Motegi, Rubio, dan Cho juga menandatangani perjanjian kerja sama untuk mempromosikan penyebaran reaktor modular kecil di negara-negara lain. Inisiatif ini pada awalnya akan fokus pada keamanan energi Indo-Pasifik, dengan standar keselamatan nuklir dan nonproliferasi tertinggi. Langkah ini menandai perluasan kerja sama keamanan ke sektor energi, yang sebelumnya jarang dibahas dalam forum trilateral.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah China akan merespons tekanan diplomatik ini dengan mengurangi frekuensi uji coba atau justru semakin mengintensifkannya. Sementara itu, kerja sama trilateral Jepang-AS-Korsel yang semakin erat—termasuk dalam bidang energi—bisa menjadi model bagi negara-negara lain di kawasan, termasuk Indonesia, untuk membangun ketahanan kolektif tanpa harus memihak secara eksklusif.



