Duka Lima Calon Manajer Kopdes: Mahasiswa Unair Gelar Aksi Simbolis, Tuntut Transparansi
Baca dalam 60 detik
- Ratusan civitas akademika Unair menggelar aksi teatrikal dan doa bersama untuk lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang tewas dalam latihan dasar militer.
- Mereka mendesak investigasi independen dan mempertanyakan keterlibatan Kementerian Pertahanan dalam program yang seharusnya berada di bawah Kementerian Koperasi.
- Pemerintah telah menghentikan latihan militer dan menggantinya dengan pendidikan bela negara, namun tuntutan evaluasi total program terus bergulir.
Ratusan mahasiswa dan staf Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang tergabung dalam Ksatria Airlangga menggelar aksi simbolis di Amphitheater Unair, Sabtu (4/7) malam, sebagai bentuk duka dan protes atas tewasnya lima calon manajer Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil).
Kelima korban adalah Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari. Anisa Muyassaroh diketahui merupakan alumni Unair, yang membuat tragedi ini terasa lebih dekat bagi sivitas akademika kampus tersebut.
Dalam aksi yang berlangsung khidmat, para peserta menyalakan lilin, menaburkan bunga di depan diorama foto para korban, membacakan puisi, serta menyampaikan orasi dan pernyataan sikap. Suasana haru semakin terasa ketika salah satu mahasiswa memanjatkan doa dalam bahasa Jawa Krama, "Swargi langgeng, swargi langgeng," sebagai penghormatan terakhir.
Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Unair, Shintya Iftitah, menjelaskan bahwa aksi ini lahir dari keresahan mendalam atas tragedi yang merenggut nyawa dalam satu rangkaian pelatihan. "Kami menuntut transparansi kronologi kenapa latihan dasar militer ini bisa memakan lima korban sekaligus," tegasnya. Ia juga mempertanyakan keterlibatan Kementerian Pertahanan dan TNI dalam program yang semestinya berada di bawah Kementerian Koperasi. "Ada intrik apa di situ?" ujarnya.
Shintya merinci empat tuntutan utama yang disuarakan. Pertama, pemerintah harus membuka secara jelas kronologi dan penyebab kematian. Kedua, investigasi independen di luar institusi penyelenggara Latsarmil harus segera dilakukan. Ketiga, pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Keempat, diperlukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP yang dinilai bermasalah, termasuk pencopotan ketua Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya.
Menanggapi tragedi ini, Kementerian Pertahanan telah memangkas durasi pelatihan dan mengubahnya menjadi pendidikan bela negara. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menyatakan bahwa peserta tidak lagi mendapat materi senjata atau taktik militer, melainkan hanya nasionalisme, patriotisme, dan disiplin. Namun, Shintya menyayangkan masuknya unsur militer ke ranah sipil. "Informasi terakhir Latsarmil dihentikan dan diganti dengan materi bela negara dan manajerial, tetapi kami tetap menyayangkan adanya militerisasi program sipil," ungkapnya.
Ke depan, publik menunggu langkah konkret pemerintah dalam mengusut tuntas kasus ini dan memastikan tidak ada lagi korban jiwa akibat program yang tidak jelas batas kewenangannya. Apakah investigasi independen benar-benar akan dilakukan, ataukah tragedi ini hanya akan menjadi catatan duka tanpa perubahan berarti?
