China Peringatkan Jepang-India: Kerja Sama Ekonomi Jangan Targetkan Pihak Ketiga
Baca dalam 60 detik
- China mengecam kesepakatan Jepang-India di bidang semikonduktor dan mineral kritis sebagai upaya eksklusif yang memicu fragmentasi kawasan.
- Beijing menilai kerja sama tersebut dapat mengancam kepentingan ekonominya, terutama terkait rantai pasok dan stabilitas regional.
- Ketegangan ini berpotensi mempengaruhi dinamika geopolitik di Indo-Pasifik, termasuk posisi Indonesia sebagai negara non-blok.

China secara terbuka memperingatkan Jepang dan India agar tidak menjadikan kerja sama ekonomi keamanan mereka sebagai alat untuk menekan pihak ketiga, menyusul kesepakatan kedua negara di New Delhi awal pekan ini. Peringatan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (4/7/2025).
Menurut Guo, setiap kolaborasi antarnegara seharusnya berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas kawasan, bukan justru menjadi dalih untuk membentuk kelompok eksklusif yang memicu perpecahan dan konfrontasi. Pernyataan ini merupakan respons langsung terhadap pertemuan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Perdana Menteri India Narendra Modi yang sepakat memperkuat kerja sama di bidang semikonduktor, mineral kritis, dan kecerdasan buatan.
Kesepakatan itu muncul di tengah meningkatnya tekanan ekonomi yang dihadapi Jepang akibat kebijakan ekspor China, termasuk pembatasan ekspor bahan baku strategis. Dalam pernyataan bersama, Jepang dan India menyatakan keprihatinan serius atas praktik pemaksaan ekonomi dan kebijakan non-pasar, termasuk pembatasan ekspor sewenang-wenang yang dilakukan China.
Guo menambahkan bahwa menjaga keamanan dan stabilitas rantai pasok global adalah tanggung jawab bersama semua negara. Ia mendesak Jepang dan India untuk memainkan peran konstruktif dengan menjunjung semangat keterbukaan dan kerja sama. Kritik China juga menyasar konsep Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka yang digaungkan Takaichi, yang dinilai Beijing sebagai skema yang justru menabur perpecahan dan rivalitas.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi membela kebijakan negaranya. Ia menyebut Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka sebagai visi yang inklusif dan jelas tidak dimaksudkan untuk memicu konflik atau konfrontasi. Motegi optimistis visi ini akan mendapat dukungan luas dari negara-negara kawasan.
Ketegangan antara China dan Jepang sendiri sudah meningkat sejak November lalu, saat Takaichi membuat pernyataan di parlemen mengenai Taiwan yang memicu kemarahan Beijing. Dalam pernyataannya, Takaichi mengisyaratkan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat mendorong Jepang untuk merespons bersama Amerika Serikat.
Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi perhatian serius. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia berkepentingan menjaga stabilitas kawasan tanpa harus memihak salah satu blok. Kerja sama ekonomi yang inklusif dan tidak eksklusif menjadi prinsip yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam menjaga rantai pasok global yang stabil dan adil.
Ke depan, apakah Jepang dan India akan tetap pada jalur kerja sama ekonomi yang lebih mandiri meskipun mendapat tekanan China? Atau justru akan muncul kompromi yang meredakan ketegangan? Jawabannya akan menentukan arah persaingan geopolitik di Indo-Pasifik dalam beberapa tahun mendatang.



