Muzani Bantah Polemik Status Utusan Presiden ke Pemakaman Khamenei
Baca dalam 60 detik
- Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan kehadirannya di pemakaman Ali Khamenei adalah representasi negara, bukan sekadar utusan pribadi Presiden.
- Kritik terhadap penunjukan Muzani dinilai tidak berdasar karena Presiden memiliki kewenangan penuh menentukan perwakilan negara.
- Pemakaman Khamenei yang sempat tertunda empat bulan akan dihadiri delegasi Indonesia sebagai bentuk penghormatan diplomatik.
Ketua MPR Ahmad Muzani buka suara terkait polemik yang menyebut dirinya tidak layak menjadi utusan Presiden dalam acara pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Muzani menegaskan bahwa statusnya sebagai perwakilan negara sudah tepat secara protokol dan konstitusi.
Menurut Muzani, polemik yang muncul tidak perlu diperpanjang karena Presiden sebagai kepala negara memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa pun yang dianggap mampu mewakili Indonesia di forum internasional. “Kepala negara memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan siapa saja yang bisa dianggap layak untuk mewakili negara,” ujarnya di kompleks parlemen, Selasa (7/7), usai menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan bahwa kehadirannya bersama Menteri Luar Negeri Sugiono merupakan bentuk duka cita resmi dari seluruh rakyat Indonesia. “Presiden meminta saya dan Menteri Luar Negeri untuk hadir pada acara tersebut. Kami akan segera berangkat,” katanya.
Proses pemakaman Khamenei sendiri telah berlangsung sejak Sabtu (4/7), setelah tertunda lebih dari empat bulan akibat ketegangan geopolitik. Jenazah pemimpin tertinggi Iran itu tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Sebelum dimakamkan di Imam Reza Shrine, kota kelahirannya di Masyhad, jenazah disemayamkan di pusat Teheran dan diarak ke sejumlah kota, termasuk Qom dan beberapa wilayah di Irak.
Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam pemakaman tokoh sentral Iran ini memiliki bobot diplomatik yang tidak ringan. Iran merupakan mitra strategis Indonesia di Timur Tengah, terutama dalam kerja sama energi dan perdagangan. Langkah Presiden mengutus Muzani—yang juga Ketua MPR—menunjukkan bahwa Indonesia ingin menempatkan hubungan bilateral pada level tertinggi, bukan sekadar hubungan antar-pemerintah tetapi juga antar-lembaga tinggi negara.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia menilai bahwa penunjukan Muzani justru memperkuat sinyal bahwa Indonesia menghormati kedaulatan Iran di tengah tekanan Barat. “Dengan mengutus Ketua MPR, Indonesia mengirim pesan bahwa hubungan dengan Iran bersifat strategis dan tidak terganggu oleh dinamika global,” ujarnya.
Ke depan, partisipasi Indonesia dalam pemakaman Khamenei berpotensi membuka peluang diplomasi baru, terutama dalam isu stabilitas kawasan Teluk dan kerja sama ekonomi pasca-sanksi. Namun, apakah langkah ini akan diikuti dengan peningkatan kerja sama konkret atau sekadar seremoni diplomatik? Jawabannya akan terlihat dalam beberapa bulan mendatang.
