Peringatan 250 Tahun Revolusi AS: Antara Politik, Sejarah, dan Kontestasi Identitas

Peringatan 250 tahun Revolusi Amerika yang akan berpuncak pada 4 Juli 2026 telah memicu perdebatan sengit di Amerika Serikat. Sorotan utama tertuju pada peran Presiden Donald Trump yang dituding membajak perayaan tersebut demi kepentingan politiknya sendiri. Tuduhan ini semakin kuat setelah tim Trump disebut mengesampingkan komisi bipartisan “America250” yang dibentuk Kongres pada 2016 dan menggantinya dengan organisasi tandingan “Freedom 250”.

Fenomena politisasi peringatan kemerdekaan sebenarnya bukan hal baru. Sejarawan Michael Hattem dalam bukunya The Memory of ‘76 (2024) mengungkapkan bahwa sejak akhir abad ke-18, perayaan 4 Juli telah menjadi medan pertempuran ideologis. Pada 1790-an, kelompok Federalis pimpinan Alexander Hamilton dan Demokrat-Republik pimpinan Thomas Jefferson saling berebut makna hari kemerdekaan. Federalis yang ingin memperbaiki hubungan dengan Inggris menonjolkan tema ketertiban dan pemerintahan kuat, sementara Demokrat-Republik justru mengkritik sikap Federalis yang dianggap terlalu tunduk pada Inggris.

Ketegangan semakin memuncak pada 1850-an ketika isu perbudakan memecah belah Utara dan Selatan. Para abolisionis kulit hitam menggunakan semangat Deklarasi Kemerdekaan untuk menyerang praktik perbudakan. Puncaknya adalah pidato Frederick Douglass pada 1852 yang dengan tajam bertanya, “Apa arti 4 Juli bagi budak?” Pertanyaan ini menggambarkan ironi pahit di balik kemerdekaan yang belum dirasakan semua warga.

Perang Saudara (1861-1865) memperparah polarisasi. Banyak warga Selatan kulit putih membandingkan posisi mereka dengan koloni Amerika yang tertindas oleh Raja George III. Mereka mengklaim sebagai pewaris sejati semangat 1776, sementara Abraham Lincoln justru memandang Union sebagai penerus sah cita-cita kemerdekaan. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan betapa fleksibelnya narasi sejarah untuk melegitimasi kepentingan politik.

Memasuki abad ke-20, peringatan 100 tahun pada 1876 terjadi di tengah resesi ekonomi dan akhir era Rekonstruksi. Upaya rekonsiliasi antara Utara dan Selatan justru mengorbankan kontribusi warga Afrika-Amerika dalam Revolusi, yang kemudian memicu perlawanan dari komunitas kulit hitam. Sejarawan Jack Noe menyebut peringatan itu sebagai cerminan “perpecahan sektoral, partisan, dan rasial yang mendalam dari bangsa yang belum bersatu”.

Peringatan 200 tahun pada 1976 juga tidak luput dari kontroversi. Setelah Perang Vietnam dan Skandal Watergate, banyak warga Amerika mencari pelarian dalam nostalgia patriotik. Namun, di sisi lain, kritik terhadap komersialisasi berlebihan dan ketegangan lokal—seperti desegregasi sekolah di Boston—menunjukkan bahwa perayaan kemerdekaan tetap menjadi ajang pertarungan identitas.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat peringatan hari kemerdekaan juga kerap diwarnai perdebatan tentang narasi sejarah nasional. Siapa yang berhak mendefinisikan makna kemerdekaan? Bagaimana kelompok minoritas dan yang terpinggirkan dapat merasa terwakili? Pertanyaan-pertanyaan ini mengingatkan bahwa perayaan nasional bukan sekadar seremoni, melainkan cerminan dari pergulatan politik dan sosial yang terus berlangsung.

Ke depan, peringatan 250 tahun Revolusi AS akan menjadi ujian bagi kemampuan bangsa itu untuk merayakan kemerdekaan di tengah polarisasi yang semakin tajam. Akankah perayaan ini memperkuat persatuan atau justru memperdalam jurang perpecahan? Jawabannya mungkin akan menentukan arah politik Amerika dalam beberapa tahun mendatang.