Garam Kusamba di Ambang Kepunahan: Abrasi dan Pariwisata Menggerus Warisan Tradisi

Hanya 14 petani garam yang tersisa di pesisir Kusamba, Klungkung, Bali, dan mereka semua sepakat: tradisi membuat garam dengan palung kayu warisan leluhur itu nyaris punah. Abrasi yang semakin parah, cuaca yang tak menentu, serta desakan pembangunan pariwisata di Nusa Penida menjadi trilogi ancaman yang mengikis tidak hanya garis pantai, tetapi juga mata pencaharian dan identitas budaya masyarakat setempat.

Nengah Bantat, 71 tahun, adalah salah satu dari segelintir petani yang masih bertahan. Ia mulai membuat garam pada 1979, belajar dari mertuanya. Namun, anaknya, Nengah Sudarmini, enggan meneruskan profesi itu. “Penghasilannya tidak tentu,” ujarnya. Kondisi serupa dialami Nengah Diana, 50 tahun, yang juga menjadi generasi terakhir di keluarganya. “Dari kakek nenek, orang tua, saya sekarang. Tapi kemungkinan tidak ada penerusnya,” katanya.

Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Klungkung menunjukkan penurunan produksi yang mencengangkan. Pada 2014, produksi garam Kusamba mencapai 4,6 juta kilogram. Angka itu merosot menjadi hanya 45,9 kilogram pada 2024. Penurunan hampir 100 persen ini sejalan dengan berkurangnya jumlah petani. Sebuah penelitian mencatat pada 1970-an ada 180 petani, menyusut menjadi 19 orang pada 2022, dan kini tinggal 14 jiwa.

Abrasi menjadi momok utama. Penelitian dalam Journal of Marine and Aquatic Sciences (2023) mencatat perubahan garis pantai di pesisir Klungkung dengan laju abrasi 0,058–1,846 meter per tahun. Namun, studi lain menggunakan citra radar periode 2014–2021 menemukan laju abrasi di Pantai Karangdadi, Kusamba, mencapai 5–15 meter per tahun, dengan panjang area terdampak 3,3 kilometer. Ombak besar pada 2023 bahkan melompati tanggul setinggi dua meter yang dibangun Balai Wilayah Sungai Bali-Penida pada 2022, menghancurkan sebagian tanggul dan menyeret batu-batu besar ke area penggaraman. Petani butuh waktu berminggu-minggu untuk membersihkannya.

Paradoksnya, upaya penanggulangan abrasi justru memperparah situasi. Kepala Bidang Perikanan DKPP Klungkung, Ni Made Candrawati, mengakui bahwa pembangunan tanggul membuat lahan semakin sempit dan meninggalkan batu-batu yang menghalangi proses penjemuran. “Ada dua lahan petani garam yang sudah tidak berfungsi karena abrasi,” katanya. Luas lahan penggaraman kini hanya sekitar 30–35 are.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah pembangunan Pelabuhan Tribuana pada 2020 untuk mendukung pariwisata Nusa Penida. Pelabuhan itu dibangun di atas lahan yang dulunya menjadi area penggaraman. Penelitian Coastal Environmental Change and the Salt Farmer Marginalization in Kusamba, Bali menyebutkan bahwa penataan wilayah pesisir akibat pembangunan tersebut menyebabkan ruang produksi garam menyusut secara perlahan. Orang tua Nengah Bantat terpaksa berhenti membuat garam karena lahannya berubah menjadi pelabuhan. “Sekarang sudah jadi pelabuhan, tidak bisa,” ujarnya.

Di tengah tekanan itu, petani Kusamba masih mempertahankan metode tradisional palung—wadah kayu berbentuk lesung yang hanya ditemukan di tiga pesisir Bali: Kusamba, Amed, dan Tejakula. Metode ini menghasilkan kristal garam yang lebih bersih karena palung diberi penutup. Meski pemerintah dan peneliti memperkenalkan geomembran pada 2020 yang meningkatkan hasil panen, sebagian konsumen tetap meminta garam palung. Namun, tanpa regenerasi petani dan perlindungan lahan yang efektif, warisan budaya ini tinggal menunggu waktu.

Pertanyaan yang menggantung: mampukah pemerintah daerah mengintegrasikan perlindungan lahan garam tradisional ke dalam rencana tata ruang dan mitigasi bencana, ataukah garam Kusamba akan menjadi cerita yang hanya dikenang dalam lembaran penelitian?