58 Anggota Parlemen Jepang Protes Kekurangan Toilet Wanita, Akhirnya Ditambah Dua Kubikel
Baca dalam 60 detik
- Parlemen Jepang menambah dua toilet wanita setelah petisi lintas partai dari 58 anggota parlemen wanita, termasuk mantan Perdana Menteri Sanae Takaichi.
- Gedung Diet yang dibangun tahun 1936 hanya memiliki dua toilet wanita di dekat ruang sidang utama, tidak sebanding dengan peningkatan jumlah anggota parlemen wanita.
- Langkah ini menyoroti kesenjangan gender di Jepang, di mana hanya 68 dari 465 kursi diisi wanita, jauh dari target 30% pemerintah.
Parlemen Jepang akhirnya merespons keluhan 58 anggota parlemen wanita dengan menambah dua toilet wanita di dekat ruang sidang utama, setelah sebelumnya hanya tersedia dua kubikel untuk puluhan legislator wanita yang harus antre panjang sebelum sidang dimulai.
Petisi lintas partai yang diajukan pada Desember lalu itu ditandatangani oleh 58 anggota parlemen wanita, termasuk Sanae Takaichi, Perdana Menteri wanita pertama Jepang. Mereka mendesak komite aturan dan administrasi majelis rendah untuk segera mengatasi kekurangan fasilitas toilet wanita yang dinilai tidak sebanding dengan peningkatan jumlah keterwakilan wanita di parlemen.
Juru bicara majelis rendah yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa toilet di dekat ruang sidang utama akan diperluas dari dua menjadi empat kubikel setelah sidang Diet saat ini berakhir pada 17 Juli. Rencana penambahan toilet di lantai lain juga sedang dipertimbangkan.
Hideko Nishioka, satu-satunya wanita di komite yang menyetujui perluasan tersebut, menyambut baik langkah ini meskipun dianggap masih jauh dari memadai. “Saya menyambut baik langkah perbaikan ini, meskipun hanya sedikit, untuk mengatasi kekurangan toilet wanita bagi staf Diet dan sekretaris,” ujarnya kepada media lokal.
Salah satu penandatangan petisi, Yasuko Komiyama dari Partai Demokrat Konstitusional oposisi, menggambarkan situasi sebelum sidang paripurna dimulai: “Begitu banyak anggota parlemen wanita yang mengantre di depan toilet.” Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan fasilitas yang sudah berlangsung lama di parlemen Jepang.
Jepang dikenal memiliki peran gender yang kaku dan keterwakilan wanita di politik yang rendah. Pemerintah menargetkan setidaknya 30% kursi legislatif diisi oleh wanita, namun realitasnya masih jauh. Dari 465 kursi pada pemilu Februari lalu, hanya 68 kursi yang dimenangkan wanita. Angka ini masih di bawah rata-rata global yang mencapai 26,5% menurut data Inter-Parliamentary Union.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat bahwa infrastruktur publik yang responsif gender masih menjadi pekerjaan rumah di banyak negara. Di DPR RI, meskipun jumlah anggota parlemen wanita mencapai 21% (tertinggi dalam sejarah), keluhan tentang fasilitas toilet wanita juga pernah mencuat. Pada 2019, beberapa anggota DPR wanita mengeluhkan toilet yang tidak proporsional dengan jumlah mereka. Namun, belum ada langkah konkret seperti yang dilakukan parlemen Jepang.
Penambahan dua toilet ini mungkin tampak sepele, namun menjadi simbol perjuangan kesetaraan gender di Jepang. Pertanyaannya, akankah langkah kecil ini diikuti dengan kebijakan yang lebih substansial untuk meningkatkan keterwakilan wanita di parlemen, atau hanya sekadar tempelan tanpa perubahan berarti?
