Putaran Baru Negosiasi Gaza: Kushner Pulang Tanpa Hasil, Netanyahu Kukuh pada Perlucutan Senjata Hamas

Utusan khusus Presiden AS untuk Timur Tengah, Jared Kushner, meninggalkan Yerusalem pada Senin (17/8) tanpa membawa titik terang setelah dua hari perundingan dengan para pemimpin Israel dan Hamas. Misi yang digagas untuk menghidupkan kembali rencana perdamaian Gaza yang digagas pemerintahan Trump itu kembali menemui jalan buntu, dengan kedua belah pihak tetap bertahan pada posisi masing-masing yang saling bertolak belakang.

Kushner, yang juga menantu Presiden Donald Trump, bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sehari setelah berdialog dengan pimpinan politik Hamas di Mesir. Agenda utamanya adalah mencairkan kebuntuan implementasi peta jalan 15 poin yang diumumkan Trump bulan lalu, yang mensyaratkan pelucutan senjata Hamas secara bertahap sebagai imbalan penarikan militer Israel dari Gaza. Namun, alih-alih tercapai kemajuan, perundingan justru mempertegas jurang pemisah: Israel terus melancarkan serangan udara dan memperluas penguasaan wilayah di Gaza, sementara Hamas menolak menyerahkan senjata sebelum Israel memenuhi komitmennya.

Seorang pejabat Dewan Perdamaian yang dibentuk Trump untuk mengawal rencana tersebut mengungkapkan, Kushner dan Netanyahu sepakat bahwa tidak akan ada pengurangan pasukan Israel sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya dan seluruh Gaza didemiliterisasi. "Setiap senjata, ringan maupun berat, dan setiap terowongan," tegas pejabat itu, seraya menambahkan bahwa Israel tetap memiliki hak untuk membela diri dan akan "bertindak sesuai kebutuhan" jika Hamas kembali melancarkan aksi teror atau mencoba mempersenjatai diri. Di sisi lain, Netanyahu disebut telah diberitahu bahwa Hamas berkomitmen untuk melucuti senjata dan "menghentikan segera semua aktivitas militer, termasuk persenjataan ulang dan penggalian terowongan."

Kebuntuan ini terjadi di tengah tekanan politik domestik yang kian memanas. Netanyahu, yang koalisinya tertinggal dalam jajak pendapat menjelang pemilu nasional Oktober, menolak mentah-mentah kesepakatan yang ditawarkan. Ia bersikeras Israel tidak akan menarik mundur pasukannya sampai Hamas benar-benar tidak lagi memiliki kemampuan militer. Sikap ini sejalan dengan keinginan mayoritas warga Israel yang menurut survei masih mendukung kelanjutan operasi militer di Gaza. Sementara itu, Hamas menuntut Israel mematuhi gencatan senjata dan menarik seluruh pasukannya, dan mempersoalkan urutan implementasi rencana perdamaian yang menurut mereka harus dimulai dari komitmen Israel.

Pertemuan yang berlangsung beberapa jam itu juga dihadiri oleh Nickolay Mladenov, utusan khusus Dewan Perdamaian untuk Gaza yang dikenal sebagai motor penggerak upaya perdamaian. Selain membahas disarmament, kedua pihak sepakat membentuk kelompok kerja yang menangani masalah sanitasi, air bersih, dan kesehatan masyarakat. Namun, kesepakatan teknis ini tak banyak berarti tanpa adanya kemajuan politik. Sejak Oktober lalu, lebih dari 1.200 warga Palestina dan empat tentara Israel tewas di Gaza, menurut otoritas kesehatan setempat dan militer Israel.

Bagi Indonesia, konflik Gaza yang berkepanjangan memiliki resonansi kuat. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Kebuntuan perundingan ini tidak hanya memperpanjang penderitaan warga Gaza, tetapi juga berpotensi memicu ketidakstabilan kawasan yang berdampak pada harga energi dan arus perdagangan global. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, biasanya akan merespons dengan seruan gencatan senjata dan dukungan terhadap solusi dua negara. Namun, efektivitas diplomasi tersebut sering kali terbatas di tengah dinamika politik Timur Tengah yang kompleks.

Para pengamat menilai, dengan pemilu Israel yang tinggal dua bulan lagi, Netanyahu hampir mustahil membuat konsesi signifikan yang bisa dianggap sebagai kelemahan. Di sisi lain, Hamas juga berada dalam posisi sulit karena melucuti senjata berarti kehilangan daya tawar utama. Pertanyaannya kini, apakah ada skenario kompromi yang bisa diterima kedua belah pihak, atau akankah siklus kekerasan ini terus berulang? Satu hal yang pasti, tanpa terobosan politik, rencana perdamaian yang digagas Trump hanya akan menjadi dokumen mati, dan warga Gaza kembali menjadi korban.