Bangladesh Mendekat ke China, Tensi dengan India Mereda
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Bangladesh Tarique Rahman memilih China sebagai tujuan kunjungan luar negeri pertama, menandai pergeseran poros diplomasi Dhaka.
- Kesepakatan pengelolaan Sungai Teesta dan zona ekonomi khusus dekat Pelabuhan Mongla menjadi sorotan, memicu kekhawatiran India akan pengaruh Beijing di kawasan.
- Hubungan Bangladesh-India mulai mencair meski masih dibayangi isu ekstradisi Sheikh Hasina dan sentimen anti-India di dalam negeri.

Pemerintahan baru Bangladesh di bawah Perdana Menteri Tarique Rahman secara terbuka menggandeng China untuk menggenjot investasi dan kerja sama ekonomi, di tengah upaya meredakan ketegangan dengan India. Langkah ini dinilai sebagai sinyal perubahan strategi politik luar negeri Dhaka yang selama ini lebih condong ke Delhi.
Rahman memulai kunjungan luar negeri perdananya ke Malaysia dan China pada bulan lalu. Para pengamat menilai pilihan destinasi itu bukan kebetulan. Jika kunjungan ke Malaysia bersifat simbolis, perjalanan ke Beijing dianggap sebagai pesan politik yang jelas: Bangladesh ingin memperluas ruang gerak diplomatiknya di tengah persaingan dua raksasa Asia.
India selama ini menjadi tujuan pertama bagi setiap pemimpin baru Asia Selatan. Namun, Rahman justru memilih China, menimbulkan spekulasi bahwa Dhaka ingin mengirim sinyal kepada Delhi yang masih mempertahankan hubungan erat dengan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Hasina digulingkan dalam gelombang protes massal pada Agustus 2024 dan kini tinggal di pengasingan di India.
Beberapa kesepakatan bilateral yang ditebak dalam kunjungan itu menarik perhatian khusus, terutama permintaan bantuan China untuk mengelola Sungai Teesta dan rencana pengembangan zona ekonomi khusus di dekat Pelabuhan Mongla. Kedua proyek ini menjadi titik sensitif bagi India karena berada di dekat perbatasan.
Hubungan Dhaka-Delhi sempat membeku pasca penggulingan Hasina. Pemerintahan sementara yang dipimpin Muhammad Yunus menghadapi hambatan diplomatik, termasuk pembatasan perjalanan dan perdagangan timbal balik. Namun, setelah kemenangan telak Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) pada Februari lalu, kedua pihak mulai mengambil langkah mencairkan suasana.
Mantan Sekretaris Luar Negeri India Shyam Saran mengakui adanya pelonggaran ketegangan. "Aktivitas ekonomi lintas batas perlahan kembali normal, dan India juga mulai mengeluarkan visa turis untuk warga Bangladesh," ujarnya. Layanan bus penumpang antara Kolkata-Dhaka dan Dhaka-Agartala pun telah beroperasi kembali setelah 18 bulan terhenti.
Namun, sejumlah ganjalan masih membayangi. Sentimen anti-India di Bangladesh cukup kuat, terutama karena dukungan Delhi terhadap Hasina. Tuduhan bahwa Pasukan Perbatasan India mendorong ribuan imigran ilegal ke Bangladesh tanpa proses repatriasi yang semestinya memicu kemarahan publik. Komentar bernada provokatif dari politisi Hindu-nasionalis selama pemilu negara bagian Benggala Barat juga memperkeruh suasana.
Mantan diplomat Bangladesh Humayun Kabir menilai isu-isu itu mendapat sorotan luas dan menciptakan ketidakpuasan publik yang mempengaruhi cara pandang pemerintah. "Pemerintah Bangladesh tidak melihat isu-isu ini atau indikasi positif dari India," katanya.
Keterlibatan China dalam pengelolaan Sungai Teesta menjadi isu paling sensitif. Sungai yang melintasi India dan Bangladesh itu telah lama menjadi sumber sengketa pembagian air. Bangladesh dan China sepakat melakukan studi kelayakan teknis bersama. India khawatir proyek ini akan membawa Beijing semakin dekat ke Koridor Siliguri, jalur sempit sepanjang 22 km yang menghubungkan daratan utama India dengan tujuh negara bagian timur lautnya.
"Keterlibatan China dalam proyek apa pun di dekat perbatasan kami akan selalu menjadi perhatian," tegas Saran. Bangladesh membela langkahnya dengan mengatakan bahwa India lamban merespons ajakan kerja sama serupa di masa lalu, sementara China memiliki keahlian dan sumber daya yang dibutuhkan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun menegaskan bahwa kerja sama Beijing-Dhaka tidak menargetkan pihak ketiga mana pun. "Kerja sama China-Bangladesh tidak menargetkan pihak ketiga mana pun dan harus bebas dari pengaruh pihak ketiga," katanya.
India kini dihadapkan pada dilema: di satu sisi harus menjaga stabilitas di perbatasan timur laut yang rawan konflik separatis, di sisi lain harus berhadapan dengan pengaruh China yang kian meluas di Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa. Kehadiran Hasina di Delhi juga menjadi batu sandungan politik bagi Rahman untuk melakukan kunjungan balasan ke India.
Bagi Rahman, menjaga keseimbangan hubungan dengan dua kekuatan regional ini akan menjadi ujian diplomasi yang rumit. Akankah Bangladesh mampu mempertahankan otonomi kebijakan luar negerinya di tengah tarik-menarik kepentingan Beijing dan Delhi?



