Thailand Darurat Senjata Api: 10 Juta Pucuk Beredar, Reformasi Regulasi Dipertanyakan

Kurang dari seminggu setelah seorang remaja berusia 14 tahun menembaki sekolahnya di Thailand dan menewaskan delapan orang, insiden mematikan lain kembali terjadi di provinsi yang sama—menegaskan bahwa persoalan senjata api di negeri Gajah Putih bukan sekadar kasus kriminal biasa, melainkan krisis struktural yang telah berlangsung puluhan tahun.

Chalong Riewrang, mantan politisi berusia 71 tahun, menembak mati Thongchai Yenprasert, kepala administrasi setempat yang juga disebutnya sebagai teman, dalam sengketa utang. Chalong melepaskan empat tembakan ke arah mobil korban, menewaskan Thongchai dan melukai sopirnya. Setelah kejadian, ia dengan tenang menghubungi seorang jurnalis yang sedang siaran langsung di YouTube, lalu menyerahkan diri kepada polisi sambil merokok—tanpa menunjukkan penyesalan berarti.

Di hari yang sama, seorang sersan polisi di Prachinburi menembak istrinya saat bertengkar di dalam mobil, lalu bunuh diri. Peristiwa ini menggambarkan pola umum: sebagian besar kematian akibat senjata api di Thailand terjadi bukan dalam aksi kejahatan terorganisir, melainkan dalam pertengkaran rumah tangga, sengketa keuangan, atau perkelahian di bar yang dipicu alkohol. Dengan lebih dari 10 juta pucuk senjata sipil beredar—4 juta di antaranya tanpa izin—perselisihan sepele dapat berubah menjadi tragedi dalam hitungan detik.

Boonwara Sumano, peneliti di Thailand Development Research Institute, menilai budaya kekerasan dan pemujaan senjata sebagai akar masalah. "Senjata dianggap simbol status, dan menunjukkan kekuatan dianggap hal yang benar dalam masyarakat Thailand," ujarnya. Ia juga menyoroti pengaruh militer yang kuat: banyak keluarga membawa anak-anak ke pangkalan militer pada Hari Anak untuk berfoto dengan senjata—sebuah normalisasi yang sulit diputus.

Regulasi senjata di Thailand sebenarnya tampak ketat: pembeli harus mengantongi izin beli, izin kepemilikan, dan izin membawa. Namun celah besar menganga: izin kepemilikan berlaku seumur hidup, tidak ada pemeriksaan kesehatan mental, dan tidak ada kontrol penyimpanan. Remaja pelaku penembakan sekolah baru-baru ini bisa mengakses senjata milik kakeknya dengan mudah. Skema diskon pembelian senjata untuk aparat, yang berjalan sejak 2009, juga menjadi celah: sekitar 200.000 senjata diimpor per tahun, sebagian besar dari AS, lalu diperjualbelikan kembali setelah lima tahun—bisnis yang menggiurkan dan rawan korupsi.

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul merespons dengan menghentikan sementara skema diskon dan penerbitan izin baru, serta berencana membatasi masa berlaku izin kepemilikan dan memberikan amnesti bagi pemilik senjata ilegal. Namun langkah serupa pernah diambil setelah penembakan di pusat perbelanjaan Bangkok pada 2023, tetapi skema diskon segera diaktifkan kembali. Pola ini menimbulkan skeptisisme: apakah reformasi kali ini akan bertahan?

Bagi Indonesia, kasus Thailand menjadi pelajaran berharga. Dengan populasi empat kali lebih besar, Indonesia hanya memiliki sekitar 82.000 senjata sipil—jauh lebih sedikit. Namun, budaya kekerasan dan lemahnya penegakan hukum di kawasan tetap menjadi peringatan. Pengamat keamanan menilai bahwa pembatasan akses senjata saja tidak cukup; perlu perubahan budaya dan penegakan hukum yang konsisten.

Di sisi lain, kolektor senjata seperti Yod, pengusaha 53 tahun dengan koleksi 70 senjata, menilai kebijakan baru salah sasaran. "Sebagian besar kejahatan senjata menggunakan senjata ilegal. Mengapa yang legal dipersulit?" katanya. Sementara Sathit, pemilik toko dengan 40 senjata, beralasan mempersenjatai diri karena merasa negara tidak aman. Dua sudut pandang ini menunjukkan dilema: keamanan versus hak kepemilikan.

Pertanyaan besarnya: akankah Thailand benar-benar memutus mata rantai kekerasan bersenjata, atau hanya mengulang siklus reaksi yang sama? Tanpa penegakan hukum yang tegas dan perubahan budaya yang mendalam, senjata-senjata itu akan tetap menjadi bayang-bayang kelam di negeri yang dikenal ramah ini.