Ubin Taktil di Singapura: Antara Aksesibilitas dan Bahaya Tersembunyi

Keputusan Land Transport Authority (LTA) Singapura untuk mengganti ubin taktil di seluruh penyeberangan pejalan kaki yang bersinyal dalam empat tahun ke depan memicu gelombang dukungan sekaligus tuntutan perluasan cakupan. Di balik kebijakan tersebut, terdapat kisah pilu yang menjadi titik balik: seorang pejalan kaki kehilangan nyawa setelah terpeleset di ubin basah, membuka mata publik akan bahaya laten yang mengintai di ruang publik yang seharusnya ramah bagi semua.

Ubin taktil, dengan pola tonjolan dan garis yang dirancang untuk memandu tunanetra, kini menjadi sorotan tajam. LTA bergerak cepat setelah insiden di Thomson Road pada Juni lalu, di mana Venecia Ng (40) mengalami patah pergelangan kaki dan meninggal dunia pascaoperasi. Sebelumnya, LTA sebenarnya telah merevisi tata letak ubin dengan memberi celah 300 milimeter untuk mengurangi risiko selip, namun kecelakaan fatal tersebut memaksa evaluasi menyeluruh.

Masyarakat, terutama mereka yang pernah mengalami kecelakaan serupa, menyambut baik langkah LTA. Sim, seorang warga Sengkang berusia 54 tahun, mengaku dua kali terjatuh di ubin taktil dan kini menghindarinya. Ia berharap program penggantian tidak hanya berhenti di penyeberangan jalan, tetapi juga menjangkau area perumahan HDB yang dikelola dewan kota. Keluhan serupa muncul dari warga Chinatown dan Bedok, yang mengeluhkan roda troli tersangkut dan kesulitan bagi pengguna kursi roda.

HDB, sebagai otoritas perumahan, menegaskan bahwa ubin taktil merupakan kewajiban sesuai kode aksesibilitas BCA dan telah dirancang anti-selip. Namun, perawatan rutin menjadi pertanyaan besar. Sim meragukan efektivitas perawatan anti-selip yang hanya dilakukan sekali, karena bahan kimia tersebut bisa luntur seiring waktu. Sengkang Town Council belum memberikan tanggapan resmi, sementara BCA dan dewan kota lain masih dimintai keterangan.

Konteks Indonesia: Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi pengelola infrastruktur publik di dalam negeri. Meski ubin taktil sudah mulai diterapkan di beberapa kota besar, standar keselamatan dan perawatan berkala seringkali terabaikan. Kasus di Singapura menunjukkan bahwa aksesibilitas tidak boleh mengorbankan keselamatan. Indonesia, yang tengah gencar membangun infrastruktur inklusif, perlu mengadopsi pendekatan komprehensif, termasuk material anti-selip dan mekanisme pengaduan yang responsif.

HDB menyatakan akan terus mempelajari praktik terbaik dan melakukan perbaikan sesuai regulasi. Namun, bagi warga seperti Sim, tindakan nyata lebih berarti daripada janji. Ia kini ekstra hati-hati, terutama saat hujan. “Saya paham tujuannya untuk membantu tunanetra, tapi di sisi lain, ini benar-benar licin saat hujan, bahkan bagi mereka sekalipun,” ujarnya. Pertanyaannya, akankah otoritas di negara lain, termasuk Indonesia, belajar dari kasus ini sebelum tragedi serupa terjadi?