Polandia Cabut Penghargaan Tertinggi untuk Zelensky: Manuver Politik di Balik Luka Sejarah
Baca dalam 60 detik
- Presiden Polandia Karol Nawrocki mencabut Order of the White Eagle dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setelah Zelensky menganugerahkan gelar kehormatan kepada unit yang terkait dengan Tentara Pemberontak Ukraina (UPA).
- Langkah ini lebih didorong oleh kepentingan politik domestik Polandia menjelang pemilu parlemen, bukan oleh perubahan fundamental dalam kebijakan luar negeri terhadap Ukraina.
- Perseteruan ini berpotensi memperumit hubungan bilateral Polandia-Ukraina, namun juga mencerminkan tren global di mana pemimpin menggunakan sejarah yang kontroversial untuk meraih keuntungan politik jangka pendek.
Presiden Polandia Karol Nawrocki secara resmi mencabut Order of the White Eagle, penghargaan sipil tertinggi Polandia, dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 19 Juni lalu. Keputusan ini dipicu oleh langkah Zelensky yang memberikan gelar kehormatan "Pahlawan UPA" kepada unit pasukan khusus Ukraina, sebuah tindakan yang membangkitkan kembali memori kelam pembantaian etnis Polandia di Volhynia pada 1943.
Zelensky membela keputusannya dengan mengatakan bahwa ia berkewajiban sebagai panglima tertinggi untuk memenuhi permintaan unit yang bertempur di garis depan. Namun, bagi Polandia, UPA bukanlah sekadar simbol perlawanan terhadap Soviet. Organisasi nasionalis Ukraina itu dituduh terlibat dalam pembantaian puluhan ribu warga Polandia di Volhynia selama Perang Dunia II. Sejarawan Amerika Timothy Snyder mencatat perbedaan persepsi yang tajam: Ukraina melihat UPA sebagai pejuang kemerdekaan melawan Soviet setelah 1945, sementara Polandia mengingat kekejaman mereka pada 1943.
Yang menarik, Nawrocki sendiri pernah menyatakan pada 2023, saat menjabat kepala Institut Peringatan Nasional, bahwa Ukraina bebas menghormati tokoh sejarahnya sendiri, termasuk para pemimpin UPA. Perubahan sikap drastis ini mengindikasikan bahwa motif di balik pencabutan penghargaan tersebut lebih bersifat politis ketimbang historis. Nawrocki, yang berasal dari partai sayap kanan Hukum dan Keadilan (PiS), tengah mempersiapkan diri untuk pemilihan parlemen tahun depan. Dengan mengangkat isu anti-Ukraina, ia berharap dapat menarik simpati pemilih yang mulai lelah dengan beban menampung lebih dari satu juta pengungsi Ukraina.
Perdana Menteri Donald Tusk, yang mewakili kubu sentris-kiri, bereaksi lebih hati-hati. Ia mendesak kedua negara untuk tidak bertengkar soal masa lalu demi masa depan. Sikorski bahkan menegaskan bahwa keputusan Nawrocki justru menguntungkan Rusia. Perbedaan respons antara presiden dan pemerintah ini memperlihatkan ketegangan politik domestik yang semakin meruncing. Nawrocki juga sebelumnya berjanji akan memblokir aksesi Ukraina ke NATO dan Uni Eropa, posisi yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Tusk.
Di sisi lain, jurnalis Polandia terkemuka Jerzy Wรณjcik memprakarsai petisi untuk memberikan Zelensky penghargaan alternatif, menuduh sayap kanan Polandia mengeksploitasi tragedi Volhynia untuk kepentingan elektoral. Meskipun sentimen anti-Ukraina meningkat, dukungan publik Polandia terhadap Ukraina masih cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa perseteruan ini lebih kompleks daripada sekadar retorika politik.
Fenomena serupa juga terlihat dalam hubungan Serbia-Kosovo, di mana pemimpin kedua negara kerap menggunakan narasi sejarah yang berbeda untuk memperkuat posisi domestik mereka. Dalam jangka pendek, strategi semacam itu mungkin menguntungkan secara politik, namun berisiko merusak hubungan bilateral yang strategis. Pertanyaannya, akankah Polandia dan Ukraina mampu memisahkan sejarah dari politik demi kepentingan bersama di tengah ancaman Rusia yang masih nyata?
