Anggota DPR Atalia Kecam Bupati Purwakarta: Lagu ‘Lalaki Langit’ Dinilai Rendahkan Perempuan

Anggota DPR RI Komisi VIII, Atalia Praratya, mengecam keras Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atas lagu berbahasa Sunda berjudul "Lalaki Langit, Lalanang Bejat" yang dinilainya telah mendegradasi kaum perempuan. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Atalia menyayangkan mengapa seorang kepala daerah justru melahirkan karya yang sarat dengan nilai-nilai patriarki di tengah upaya masyarakat melawan diskriminasi gender.

Dalam pernyataannya, Atalia mengaku tidak menemukan satu pun unsur penghormatan terhadap perempuan dalam lirik lagu tersebut. Ia menegaskan bahwa budaya Sunda, yang dikenal dengan falsafah silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi, tidak pernah mengajarkan untuk menertawakan beban biologis perempuan. "Hari ini kita mati-matian melawan budaya patriarki yang merendahkan perempuan. Namun mengapa justru narasi yang sangat patriarkal lahir dari karya seorang kepala daerah?" ujar Atalia, Rabu (1/7).

Bupati Saepul Bahri Binzein, saat dikonfirmasi, membela karya tersebut sebagai bentuk refleksi pribadi atas perjalanan hidupnya. Ia mengklaim lagu itu ditulis pada 2020 sebagai cerminan atas perilaku nakalnya di masa lalu, bukan untuk menyinggung kelompok tertentu. "Itu puisi dan lagu diciptakan tahun 2020, bercerita tentang diri saya sendiri. Berawal dari renungan atas perilaku saya sendiri yang menurut saya saat itu saya nakal," jelasnya. Meski demikian, ia menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul.

Kritik Atalia menyoroti tanggung jawab moral seorang pejabat publik dalam menggunakan platformnya. Menurutnya, seorang kepala daerah seharusnya menjadi teladan, bukan justru menyebarkan narasi yang merendahkan. "Sebodoh apapun saya memahami Budaya Sunda, saya tahu bahwa Budaya Sunda dibangun di atas nilai silih asih, silih asah, silih asuh, silih wawangi. Saya percaya, Budaya Sunda tidak pernah mengajarkan kita untuk menertawakan beban biologis seorang perempuan," tegas Atalia.

Kontroversi ini membuka ruang diskusi tentang batas ekspresi seni dan sensitivitas gender di ruang publik. Di satu sisi, seniman memiliki kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, pejabat publik harus mempertimbangkan dampak sosial dari karyanya. Pertanyaan yang muncul: akankah insiden ini mendorong evaluasi lebih ketat terhadap konten yang dihasilkan oleh para pemimpin daerah?