Jepang di Persimpangan: Antara Deterensi Baru dan Warisan Pasifisme

Delapan puluh satu tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II, Jepang kembali dihadapkan pada pertanyaan eksistensial: apakah negara itu akan terus merawat status quo yang damai, atau berani melangkah menuju kebangkitan kembali kekuatan nasionalnya? Pertanyaan ini mengemuka di tengah peringatan yang hening, namun di baliknya tersimpan kegelisahan mendalam tentang kedaulatan dan arah masa depan bangsa.

Data Gallup yang dirilis belum lama ini menjadi tamparan keras. Hanya 9 persen warga Jepang yang menyatakan kesediaan untuk berjuang membela negaranya, angka terendah di antara 45 negara yang disurvei. Kondisi ini diperparah oleh sistem pendidikan yang masih berkutat pada asumsi pascaperang, sementara China terus memperluas jangkauan ekonomi dan militernya, dan Korea Utara tak henti memicu provokasi. Jepang, menurut sejumlah pengamat, telah lama terjebak dalam budaya "manajemen kemunduran" alih-alih mengejar pembaruan.

Dalam sebuah esai yang dimuat di Financial Times, seorang penulis asal Jepang menguraikan tiga pilar yang menurutnya harus dibangun kembali. Pertama, kekuatan ekonomi. Jepang menghadapi krisis demografi yang tak tertangani, dan imigrasi terampil yang terintegrasi dengan baik dinilai sebagai solusi yang sudah lama tertunda. Selama tiga dekade, deflasi telah membuat Jepang nyaman dengan mempertahankan industri usang dan melindungi pekerjaan lama, alih-alih menciptakan lapangan kerja baru.

Kedua, kekuatan keras (hard power). Penulis mendesak Jepang untuk meningkatkan belanja pertahanan, mengembangkan kemampuan rudal, drone, dan bahkan kapal selam nuklir, tanpa merasa malu. Argumennya sederhana: negara yang tak mampu melindungi dirinya sendiri akan mempersempit pilihan di semua bidang lain. Ketiga, kekuatan lunak (soft power). Jepang sebenarnya memiliki modal besar melalui JICA, bantuan luar negeri, dan ekspor budaya pop seperti manga dan anime. "Bangsa yang mengagumi Anda cenderung tidak mengancam Anda," tulisnya, menekankan bahwa diplomasi budaya harus diperlakukan seserius persenjataan.

Namun, kritik terhadap gagasan ini datang dari mereka yang meragukan kemampuan fiskal Jepang. Penulis membantah dengan tegas: ekonomi yang lebih kuat justru menjadi fondasi pembiayaan keamanan. Tanpa pembaruan ekonomi, tingkat belanja pertahanan apa pun tidak akan berkelanjutan. Ia juga menyoroti kebiasaan politik yang suka mengeluarkan subsidi saat harga listrik atau BBM naik, yang dinilai hanya menjadi pelarian politik yang menghambat urgensi dan membekukan status quo.

Dunia usaha juga diminta untuk berperan aktif. Semikonduktor, robotika, kecerdasan buatan, dan manufaktur presisi memiliki sifat dwiguna (dual-use) yang strategis. Kemitraan erat antara korporasi dan pemerintah diperlukan untuk membongkar hambatan institusional, termasuk larangan penelitian pertahanan di universitas yang selama ini membelenggu inovasi. Pendidikan, kata penulis, harus beranjak dari paradigma pascaperang menuju realitas geopolitik saat ini.

Bagi Indonesia, pergulatan Jepang ini memiliki relevansi yang nyata. Sebagai mitra dagang utama dan investor besar, kebangkitan ekonomi Jepang akan berdampak langsung pada arus investasi dan alih teknologi di Tanah Air. Lebih jauh, visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka yang digaungkan Jepang sejalan dengan kepentingan Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan. Jika Jepang mampu memperkuat koalisi dengan India, Australia, Filipina, dan Korea Selatan, rantai pasok regional yang terintegrasi bisa menjadi fondasi kemakmuran bersama—sekaligus penyeimbang pengaruh China yang kian dominan.

Pada akhirnya, penulis mengingatkan bahwa kepercayaan yang dibangun Jepang selama delapan dekade sebagai negara damai adalah aset yang tak boleh dikorbankan. Deterensi sejati tidak dimulai dari rudal atau anggaran, melainkan dari keyakinan masyarakat terhadap masa depannya sendiri. "Perdamaian itu tidak pernah gratis," tulisnya. "Generasi lalu membayarnya dengan pengendalian diri; generasi ini harus membayar untuk delapan puluh tahun ke depan dengan kejelasan dan kemauan." Pertanyaannya, akankah Jepang berani mengambil langkah itu, atau terus terbuai dalam keheningan yang nyaman?