Piala Dunia 2026: Pesta Sepak Bola, Ancaman Privasi yang Mengintai
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah AS menggelontorkan lebih dari US$1 miliar untuk keamanan Piala Dunia 2026, memicu ekspansi besar-besaran teknologi pengawasan berbasis AI.
- Lebih dari 120 organisasi masyarakat sipil, termasuk Amnesty International, mengeluarkan peringatan perjalanan terkait risiko pengawasan dan pelanggaran HAM di AS.
- Setelah turnamen usai, tidak ada jaminan sistem pengawasan yang dibangun akan dibongkar, mengancam privasi warga secara permanen.

Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bukan hanya menjadi ajang olahraga terbesar sepanjang sejarah, tetapi juga ajang pengawasan massal paling canggih yang pernah ada. Pemerintah AS telah mengalokasikan lebih dari US$1 miliar untuk keamanan, mencakup perlindungan pusat transportasi, stadion, dan area sekitarnya, serta peningkatan peralatan taktis seperti regu bom dan SWAT. Investasi ini menjadi ladang bisnis bagi perusahaan swasta yang memasok teknologi pengawasan, mulai dari kamera pengenal wajah hingga drone otonom.
Menurut Anne Toomey McKenna, akademisi dari Penn State yang juga praktisi hukum privasi dan pengawasan, sebagian besar dana tersebut dibenarkan atas nama pencegahan ancaman dari drone tak berizin. Namun, ia menilai argumen keamanan seringkali menjadi dalih untuk memperluas kemampuan pengawasan pemerintah yang justru menggerogoti kebebasan sipil. "Kebijakan dan sistem teknologi yang ramah pengawasan, begitu terpasang, jarang sekali dihilangkan," ujarnya.
Kekhawatiran ini memicu lebih dari 120 kelompok masyarakat sipil, termasuk Amnesty International dan American Civil Liberties Union (ACLU), untuk menerbitkan peringatan perjalanan. Mereka memperingatkan bahwa pengunjung AS berisiko mengalami pemindaian media sosial, pemeriksaan perangkat elektronik, profil rasial, penangkapan, hingga deportasi. Peringatan serupa juga dikeluarkan oleh sejumlah pemerintah Eropa, terutama terkait pengawasan dan profil rasial.
Teknologi pengawasan yang digunakan meliputi kamera pengenal wajah di dalam dan sekitar stadion yang mampu mengumpulkan data biometrik penonton. Data tersebut dapat disimpan dan digunakan di masa depan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selain itu, negara bagian seperti New York memanfaatkan dana federal untuk menambah jumlah dan kemampuan drone. Drone modern dilengkapi kamera, mikrofon, sensor canggih, bahkan senjata, serta perangkat lunak AI yang memungkinkan pemantauan area, pelacakan pergerakan, dan penyadapan komunikasi.
Di permukaan tanah, kamera pengawas (CCTV) juga menjamur. Seattle baru saja mengaktifkan kembali sistem CCTV yang sebelumnya dimatikan karena masalah privasi biometrik. Robot anjing berkamera sudah berpatroli di Dallas dan New Jersey. Sistem CCTV kini mampu mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan objek, orang, bahkan perilaku. Pusat fusi data pemerintah dapat menggabungkan informasi ini dengan intelijen lain untuk mengidentifikasi individu serta memprediksi pola perilaku.
Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pelajaran berharga. Meski tidak menjadi tuan rumah, pengalaman Piala Dunia 2026 menunjukkan bagaimana investasi keamanan acara besar dapat menjadi katalis bagi pengawasan massal yang permanen. Indonesia sendiri tengah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah berbagai event internasional, termasuk kemungkinan Piala Dunia U-20 atau Asian Games. Tanpa regulasi privasi data yang kuat, risiko penyalahgunaan teknologi serupa juga mengintai.
Pertanyaan krusial adalah: apa yang terjadi setelah Piala Dunia berakhir? Hingga kini, tidak ada pengawasan ketat terhadap kemitraan publik-swasta di bidang teknologi pengawasan. Publik sulit mengetahui data apa yang dikumpulkan, bagaimana data digunakan, dan apakah sistem akan dibongkar atau justru diintegrasikan ke infrastruktur kota. Para legislator federal, negara bagian, dan lokal sebenarnya memiliki kesempatan untuk menetapkan aturan perlindungan data dan transparansi, namun upaya sejauh ini dinilai belum memadai.
Dengan perubahan hukum imigrasi dan kebijakan eksekutif di AS, seperti keputusan Mahkamah Agung yang dikritik memungkinkan profil rasial dalam penegakan imigrasi, serta perintah presiden yang hanya mengakui dua jenis kelamin pada dokumen identitas, risiko bagi wisatawan semakin kompleks. Negara-negara Eropa seperti Jerman telah memperingatkan warganya yang transgender dan non-biner tentang kemungkinan ditolak masuk ke AS. Piala Dunia 2026 mungkin akan menjadi panggung sepak bola terbesar, namun juga menjadi laboratorium pengawasan yang akan meninggalkan warisan abadi bagi privasi global.



