Xi Jinping Peringatkan 'Badai Besar' di HUT ke-105 PKC: Indonesia Perlu Waspada?

Presiden China Xi Jinping, dalam pidato peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis China (PKC) pada Rabu (1/7), melontarkan peringatan keras bahwa dunia tengah memasuki "periode baru turbulensi dan transformasi". Ia meminta kader partai bersiap menghadapi "angin kencang, laut ganas, dan bahkan badai berbahaya"—sebuah metafora yang menandakan meningkatnya ketegangan global yang diyakini Beijing akan terus berlangsung.

Pidato selama kurang lebih 40 menit di Balai Agung Rakyat, Beijing, itu tidak secara eksplisit menyebut negara atau konflik tertentu. Namun, konteksnya jelas: China tengah menjalankan Rencana Lima Tahun ke-15 di tengah tekanan ekonomi domestik, perang di Ukraina dan Timur Tengah, serta persaingan strategis yang semakin sengit dengan Amerika Serikat. Xi menekankan bahwa PKC, dengan 101 juta anggota pada akhir 2025—bertambah sekitar satu juta dari tahun sebelumnya—adalah partai berkuasa terbesar di dunia yang mampu membawa China melewati masa sulit.

Dalam pidatonya, Xi menguraikan enam kualitas utama PKC: mengejar kebenaran, hubungan erat dengan rakyat, kesediaan berjuang, dan komitmen terhadap reformasi diri. Ia menyebut sifat-sifat ini sebagai "kode kunci" yang menjelaskan mengapa PKC bisa sukses. "Alasan mengapa Partai Komunis China mampu terus menciptakan kejayaan selama 105 tahun perjuangan, dan alasan sejarah serta rakyat memilih Partai Komunis, pada dasarnya terletak pada kualitas luar biasa yang dimiliki partai kita, yang tidak dapat ditandingi partai atau kekuatan politik mana pun," ujar Xi.

Di bidang pertahanan, Xi kembali menegaskan komitmen untuk membangun militer kelas dunia dan mencapai target militer abad ini. "Negara kuat harus memiliki militer yang kuat, dan hanya militer yang kuat yang dapat menjaga keamanan nasional," katanya. Ia juga menekankan kepemimpinan mutlak partai atas Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Soal Taiwan, Xi kembali menegaskan posisi Beijing yang tidak berubah: reunifikasi adalah tujuan akhir, dan ia menolak keras kemerdekaan Taiwan serta "campur tangan asing". "Kita harus menerapkan secara menyeluruh strategi partai untuk menyelesaikan masalah Taiwan di era baru, menjunjung prinsip Satu China dan Konsensus 1992... dan dengan tegas memajukan tujuan reunifikasi nasional," tegasnya. Selain itu, ia berjanji mempertahankan kerangka "satu negara, dua sistem" di Hong Kong dan Makau.

Dalam konteks Indonesia, pidato Xi ini patut dicermati. Retorika Beijing yang semakin vokal tentang kesiapan menghadapi "badai" dan penegasan kedaulatan atas Taiwan dapat berdampak pada stabilitas kawasan. Indonesia, sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dan memiliki hubungan dagang erat dengan China, perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan komitmen terhadap hukum internasional. Apalagi, China terus memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara melalui Belt and Road Initiative (BRI) dan kerja sama keamanan maritim.

Xi juga menyinggung pentingnya disiplin partai dan reformasi diri—tema yang telah menjadi ciri kepemimpinannya sejak 2012. Ia menyerukan "perjuangan keras, panjang, dan menyeluruh melawan korupsi". Kampanye ini telah meluas ke sektor militer, keuangan, dan kesehatan, menjerat sejumlah tokoh penting seperti Zhang Youxia, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) peringkat pertama, serta mantan menteri pertahanan Li Shangfu dan Wei Fenghe.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah: seberapa jauh China akan mendorong ambisi reunifikasi Taiwan, dan bagaimana respons negara-negara tetangga termasuk Indonesia? Dengan retorika Xi yang semakin tegas, bukan tidak mungkin ketegangan di Selat Taiwan akan meningkat, memaksa Jakarta untuk mengambil sikap yang lebih jelas di forum internasional.