NCC Desak Percepatan Serat Optik ke Rumah demi Target Ekonomi Rp15.000 Triliun

Komisi Komunikasi Nigeria (NCC) menekankan pentingnya percepatan pemasangan jaringan serat optik langsung ke rumah (Fibre-to-the-Home/FTTH) sebagai pilar utama untuk mewujudkan ambisi negara mencapai ekonomi senilai $1 triliun. Tanpa infrastruktur broadband yang masif dan merata, target tersebut dinilai sulit tercapai.

Wakil Ketua Eksekutif NCC, Dr. Aminu Maida, dalam forum virtual Asosiasi Perusahaan Telekomunikasi Nigeria (ATCON) di Lagos, Selasa lalu, menyatakan bahwa konektivitas internet telah menjadi kebutuhan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, layanan keuangan, dan inovasi. Oleh karena itu, infrastruktur serat optik yang tangguh menjadi kritis bagi pembangunan nasional.

Maida mengungkapkan bahwa Nigeria mencatat 154,72 juta pelanggan internet pada April 2026, dengan penetrasi broadband meningkat menjadi 55,67 persen dari 48,81 persen setahun sebelumnya. Konsumsi data bulanan mencapai sekitar 1,4 juta terabyte, didorong oleh kerja jarak jauh, pembelajaran daring, layanan cloud, dan aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Namun, ia mencatat bahwa broadband tetap masih belum berkembang, dengan hanya sekitar 265.000 pelanggan FTTH, yang justru membuka peluang besar bagi ekspansi dan pertumbuhan ekonomi.

Maida mengidentifikasi sejumlah hambatan utama yang memperlambat penggelaran infrastruktur serat optik nasional, antara lain biaya hak jalan (Right-of-Way), banyaknya izin, vandalisme, standar pemasangan yang buruk, dan koordinasi yang lemah. Ia mencatat bahwa 13 negara bagian telah membebaskan biaya hak jalan, sementara 16 negara bagian mengadopsi tarif yang direkomendasikan Dewan Ekonomi Nasional sebesar N145 per meter linier. Ia mendesak negara bagian lainnya untuk menghilangkan hambatan yang tidak perlu, dengan menekankan bahwa infrastruktur digital memberikan manfaat ekonomi jangka panjang yang lebih besar dibandingkan pendapatan dari biaya hak jalan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, NCC telah meluncurkan Portal Kemudahan Berusaha yang menyediakan informasi spesifik negara bagian mengenai persetujuan, peraturan, dan persyaratan penggelaran. Komisi juga sedang menilai pasar broadband grosir Nigeria untuk mendorong persaingan, berbagi infrastruktur, pilihan konsumen, dan layanan broadband berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Maida menambahkan bahwa infrastruktur telekomunikasi harus diintegrasikan ke dalam perencanaan komunitas bersama jalan, listrik, dan air untuk mengurangi biaya dan mempercepat penggelaran.

Lebih lanjut, Maida mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, operator mencatat lebih dari 27.685 pemotongan kabel serat optik, 27.000 penolakan akses, dan 4.210 insiden pencurian, yang mengganggu layanan telekomunikasi nasional. Ia menekankan perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga keamanan, legislator, operator, dan masyarakat setelah infrastruktur telekomunikasi ditetapkan sebagai infrastruktur kritis nasional.

Pemerintah Federal Nigeria melalui Proyek BRIDGE berencana menggelar sekitar 90.000 kilometer kabel serat optik untuk meningkatkan akses broadband di 774 wilayah pemerintah daerah. Namun, Maida menekankan bahwa perluasan backbone nasional harus dilengkapi dengan koneksi FTTH mil terakhir yang menghubungkan rumah, sekolah, rumah sakit, bisnis, dan komunitas.

Sementara itu, Presiden ATCON, Tony Emoekpere, menyerukan penguatan berbagi infrastruktur, standar penggelaran yang seragam, dan kolaborasi industri yang lebih besar untuk mendukung ekspansi broadband yang berkelanjutan. Emoekpere menekankan bahwa operator harus mengatasi praktik pemasangan yang buruk dan duplikasi infrastruktur untuk meningkatkan kualitas jaringan, mengurangi biaya, dan mencapai penetrasi broadband universal.

Dengan langkah-langkah yang diusulkan NCC dan ATCON, Nigeria berupaya mengejar ketertinggalan dalam adopsi broadband tetap. Pertanyaannya, akankah negara-negara bagian yang masih menerapkan biaya hak jalan tinggi segera bergabung dengan inisiatif nasional, atau hambatan birokrasi akan terus menghambat transformasi digital menuju ekonomi $1 triliun?