Pelatihan Militer untuk Calon Pengelola Kopdes: Kemhan Buka Suara soal Revisi Kurikulum

Kementerian Pertahanan (Kemhan) akhirnya angkat bicara terkait keputusan memberikan pelatihan dasar militer kepada calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menyebut bahwa nilai-nilai kemiliteran, seperti disiplin dan integritas, dinilai krusial untuk membentuk karakter para manajer yang akan memimpin unit-unit ekonomi desa tersebut.

Donny menjelaskan bahwa pembinaan karakter melalui lembaga pendidikan TNI bukanlah praktik baru. Banyak kementerian dan perusahaan swasta telah lama mengirim pegawainya ke pusat pendidikan TNI atau Pusat Bela Negara Kemhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. "Nilai-nilai itu yang ingin didapatkan oleh para direktur dari perusahaan-perusahaan tersebut," ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (1/7).

Namun, program ini menuai kontroversi setelah lima peserta meninggal dunia selama pelatihan. Insiden tersebut mendorong Kemhan untuk merevisi total konsep latihan. Kini, kegiatan tidak lagi disebut sebagai latihan dasar militer, melainkan Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial. Donny menegaskan bahwa para peserta tidak lagi mendapat pelajaran terkait senjata atau taktik militer. "Mereka hanya diberikan pelajaran terkait nasionalisme, patriotisme, dan disiplin, seperti mengikuti jadwal harian yang melatih ketepatan waktu," katanya.

Revisi juga mencakup perubahan durasi. Awalnya, latihan untuk komponen cadangan dijadwalkan selama satu bulan penuh. Setelah menjadi pelatihan bela negara, durasi diperpendek menjadi dua pekan. Donny menambahkan bahwa setelahnya, para peserta akan mendapatkan pelatihan dan pendidikan dari kementerian terkait. "Kalau yang ke koperasi, mereka akan lebih banyak diberikan modul terkait koperasi; kalau yang kampung nelayan, modul terkait kampung nelayan. Tentunya yang memberikan materi adalah dari kementerian masing-masing," jelasnya.

Keputusan Kemhan untuk tetap mempertahankan unsur bela negara dalam pelatihan menuai beragam respons. Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa pendekatan ini bisa dimaklumi sebagai upaya membangun karakter, namun harus diimbangi dengan transparansi dan standar keselamatan yang ketat. Pertanyaan besar yang tersisa adalah apakah revisi ini cukup untuk mencegah tragedi serupa terulang, dan sejauh mana efektivitas pelatihan dalam mencetak manajer koperasi yang kompeten tanpa muatan militer yang berlebihan.