Juventus dan Fiorentina Kena Denda UEFA: Pelajaran bagi Klub Indonesia soal Keuangan
Baca dalam 60 detik
- UEFA menjatuhkan denda hingga €20 juta kepada Juventus karena melanggar aturan batas defisit tiga tahunan, dengan €14 juta bersyarat.
- Fiorentina didenda €6 juta akibat rasio biaya skuad terhadap pendapatan melebihi 70%, menjadi bagian dari 14 klub yang terkena sanksi.
- Sanksi ini menegaskan ketatnya pengawasan keuangan UEFA, relevan sebagai peringatan bagi klub Indonesia yang mulai berekspansi di kancah Asia.
Badan Pengawas Keuangan Klub UEFA (CFCB) menjatuhkan sanksi kepada Juventus dan Fiorentina, bersama 12 klub lain, atas pelanggaran aturan keberlanjutan finansial musim 2025/26. Juventus harus membayar denda hingga €20 juta setelah terbukti melampaui batas defisit agregat yang diizinkan, sementara Fiorentina dikenai denda €6 juta karena rasio biaya skuad terhadap pendapatan melampaui ambang batas.
Menurut laporan Corriere dello Sport, Juventus melanggar “football earnings rule” yang membatasi defisit maksimal €60 juta dalam tiga tahun fiskal terakhir—periode 2023, 2024, dan 2025. Ini adalah pertama kalinya UEFA menilai defisit secara agregat tiga tahunan. Sebagai konsekuensi, klub asal Turin itu menandatangani perjanjian penyelesaian tiga tahun dengan CFCB, serupa dengan yang dilakukan Newcastle United.
Dari total denda €20 juta, €14 juta bersifat bersyarat. Jika Juventus memenuhi target antara dan kembali ke dalam parameter keuangan pada akhir periode penyelesaian, hanya €6 juta yang harus dibayar. Namun, jika target terlewat, klub bisa menghadapi pembatasan pendaftaran pemain baru di skuad UEFA, hingga larangan tampil di kompetisi Eropa.
Fiorentina, sementara itu, didenda karena rasio biaya skuad terhadap pendapatan melebihi 70%. UEFA menerapkan penalti yang diskalakan sesuai besarnya pelanggaran. Klub-klub lain yang terkena sanksi termasuk Aston Villa, Chelsea, Nottingham Forest, Nice, Strasbourg, AEK Athens, dan Fenerbahçe. Total 14 klub mendapat tindakan disipliner, menandakan pengawasan yang semakin ketat.
Bagi sepak bola Indonesia, sanksi ini menjadi pengingat pentingnya tata kelola keuangan yang sehat. Klub-klub seperti Persija Jakarta atau Persib Bandung yang mulai berinvestasi besar—misalnya mendatangkan pemain asing mahal atau membangun stadion—perlu memantau rasio pengeluaran terhadap pendapatan. Tanpa kepatuhan, risiko sanksi serupa bisa menghambat partisipasi di kompetisi Asia seperti AFC Champions League.
Menurut analis keuangan olahraga, regulasi UEFA mendorong klub untuk lebih berhati-hati dalam belanja transfer dan gaji. “Klub harus menyeimbangkan ambisi olahraga dengan realitas finansial,” ujar seorang pengamat. Di Indonesia, di mana pendapatan klub masih bergantung pada sponsor dan hak siar yang terbatas, kepatuhan terhadap aturan semacam ini menjadi tantangan tersendiri.
Ke depan, UEFA diperkirakan akan terus memperketat pengawasan. Pertanyaan yang muncul: akankah klub-klub Indonesia yang mulai go public atau menerima investasi asing mampu mengadopsi standar transparansi keuangan seperti yang diterapkan UEFA? Atau justru akan terjebak dalam jerat utang seperti yang dialami beberapa klub Eropa?
