Dari Sekolah Bermasalah ke Pusat Reformasi: Kisah Transformasi SMA di Osaka

Sebuah sekolah menengah atas di Osaka yang dua dekade lalu nyaris lumpuh akibat kekacauan kelas, perkelahian, dan tingkat putus sekolah yang tinggi, kini berubah menjadi laboratorium sosial yang menarik perhatian nasional. Osaka Prefectural Nishinari High School, yang terletak di dekat distrik Airin—kawasan tempat tinggal buruh harian—berhasil membalikkan stigma melalui pendekatan pendidikan antikemiskinan yang radikal.

Sekolah ini dulu dikenal sebagai institusi yang nyaris tidak terkendali. Siswa berkeliaran di lorong, merokok di toilet, dan perkelahian adalah pemandangan sehari-hari. Pada beberapa tahun, hampir 20% siswa memutuskan keluar. Namun, sejak kedatangan Katsuji Yamada sebagai wakil kepala sekolah pada 2005 dan kemudian sebagai kepala sekolah pada 2009, transformasi mulai terjadi. Yamada, yang lahir dan besar di Nishinari, awalnya percaya pada prinsip tanggung jawab individu—bahwa setiap orang bertanggung jawab atas nasibnya sendiri. Pandangan itu runtuh setelah ia terlibat dalam kelompok studi yang menyelidiki diskriminasi terhadap komunitas buraku, sebuah kasta terpinggirkan di Jepang.

Pengalaman pahit seorang siswi yang menerima surat ancaman diskriminatif—"Kau dari buraku, tidak akan pernah bisa menikah"—mengubah Yamada. Ia bersumpah untuk tidak mentolerir prasangka dan sejak itu mengabdikan diri pada pendidikan hak asasi manusia. Langkah pertamanya di Nishinari High adalah melakukan kunjungan rumah massal. Bersama guru lain, Yamada mendatangi rumah siswa untuk memahami realitas kehidupan mereka. Hasilnya mencengangkan: banyak keluarga tunggal, orang tua dengan pekerjaan tidak tetap dan pendapatan rendah, serta siswa yang menjadi pengasuh muda bagi anggota keluarga. Beberapa bahkan mengalami penolakan di rumah.

Kunjungan rumah mengungkap kenyataan pahit: satu keluarga bergantung pada upah paruh waktu siswa untuk membayar utang setelah ayah kehilangan pekerjaan; di rumah lain, penanak nasi berselimut sarang laba-laba. Banyak siswa tidak memiliki meja belajar di rumah. Yamada dan timnya bertanya: apakah ini kesalahan mereka sendiri, ataukah masyarakat yang menutup mata terhadap yang lemah? Jawabannya melahirkan program pendidikan antikemiskinan pada 2007, dirancang oleh guru Akio Hige. Kurikulum ini mendorong siswa berpikir bersama tentang masalah seperti buruh harian, pekerja kontrak, dan perjuangan orang tua tunggal.

Salah satu momen penting terjadi saat pemutaran DVD tentang kehidupan ibu tunggal. Seorang siswi berkomentar, "Itu seperti rumahku." Apa yang mereka kira hanya terjadi di keluarganya sendiri ternyata dialami teman-teman lain. Program ini juga mencakup pendidikan ketenagakerjaan, mengajarkan cara kerja asuransi kecelakaan kerja, kantor inspeksi standar tenaga kerja, dan serikat pekerja. Hasilnya nyata: pada 2009, seorang siswa melaporkan restoran tempatnya bekerja karena membayar di bawah upah minimum. Setelah dilaporkan, pengusaha memperbaiki kondisi, namun kemudian mengancam akan memecat siswa tersebut. Dengan bantuan Hige dan serikat pekerja, kasus diselesaikan dengan pembayaran ganti rugi.

Transformasi Nishinari High menjadi bukti bahwa pendidikan bisa menjadi alat perubahan sosial. Bagi Indonesia, kisah ini relevan mengingat tantangan serupa di daerah miskin perkotaan. Pertanyaannya, mampukah sekolah-sekolah di Indonesia mengadopsi pendekatan serupa—tidak hanya mengajar, tetapi juga menyentuh akar masalah kemiskinan dan diskriminasi?