Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Picu Antrean Panjang di SPBU Jakarta
Baca dalam 60 detik
- Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green per 10 Juni memaksa pengemudi ojek online dan pekerja beralih ke Pertalite bersubsidi.
- Antrean panjang terjadi di SPBU Jakarta, sementara pompa Pertamax sepi, menunjukkan pergeseran massal konsumsi BBM.
- Ekonom memperingatkan dampak pada produktivitas pekerja dan daya beli rumah tangga, serta potensi kelangkaan Pertalite.
Kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi yang diterapkan Pertamina sejak 10 Juni lalu memicu gelombang peralihan konsumsi ke BBM bersubsidi, berujung pada antrean panjang di sejumlah SPBU di Jakarta dan sekitarnya. Para pengemudi ojek online dan pekerja dengan mobilitas tinggi menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya, karena mereka harus menekan biaya operasional di tengah pendapatan yang stagnan.
PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Adapun harga Pertalite (Rp10.000 per liter) dan Biosolar tetap tidak berubah. Selisih harga yang mencapai Rp3.000–Rp4.000 per liter ini mendorong pengguna kendaraan bermotor, terutama pengemudi ojek online, untuk beralih ke Pertalite meskipun ada kekhawatiran mengenai performa mesin.
Samsudin, pengemudi ojek online asal Cipayung, Jakarta Timur, mengaku terpaksa beralih dari Pertamax ke Pertalite setelah kenaikan harga. "Pendapatan saya tetap, sementara harga Pertamax melonjak. Saya beralih ke Pertalite untuk menekan biaya," ujarnya saat ditemui di SPBU Kampung Rambutan, Jumat (26/6). Untuk menghindari antrean panjang, ia kini berangkat subuh agar bisa lebih banyak waktu mencari penumpang.
Pantauan di sejumlah SPBU di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Bekasi menunjukkan antrean panjang kendaraan bermotor yang mengantre membeli Pertalite hingga ke pintu masuk SPBU. Sebaliknya, pompa Pertamax nyaris sepi pembeli. Fenomena ini menggambarkan pergeseran besar-besaran dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
Bhima Yudhistira, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai peralihan massal ini tidak terhindarkan. Ia memperingatkan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi akan menurunkan produktivitas pekerja bergerak dan menggerus pendapatan rumah tangga. "Antrean panjang bukan hanya masalah waktu, tetapi juga mengurangi kesempatan mereka untuk bekerja," katanya.
Irsyad, pekerja kantoran asal Tangerang, Banten, juga merasakan dampaknya. Ia mengaku anggaran bulanannya semakin tertekan dan sesekali beralih ke Pertalite serta mengurangi perjalanan. "Saya tahu kenaikan ini tidak terhindarkan karena ketegangan geopolitik global, tetapi seharusnya pemerintah lebih siap," ujarnya.
Ketua Forum Konsumen Pemberdayaan Indonesia (FKBI) Tulus Abadi mendesak pemerintah untuk mengantisipasi potensi kelangkaan Pertalite dengan memperluas subsidi transportasi umum. "Dorong masyarakat beralih ke angkutan umum agar tekanan pada pasokan BBM bersubsidi berkurang," katanya. Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, memastikan stok Pertalite nasional aman dan distribusi dioptimalkan, termasuk dengan mengoperasikan terminal BBM 24 jam di daerah dengan permintaan tinggi.
Ke depan, pemerintah dan Pertamina perlu mencermati apakah kebijakan ini justru membebani anggaran subsidi yang sudah terbatas, atau justru memicu inflasi lebih lanjut. Akankah langkah penyesuaian harga ini menjadi preseden bagi kenaikan BBM bersubsidi di masa mendatang?
