Gempa Ganda Venezuela Picu Gelombang Bantuan dari Negara yang Sempat Putus Hubungan

Gempa bumi kembar berkekuatan 7,2 dan 7,5 skala Richter yang mengguncang Venezuela utara pada Rabu malam telah menewaskan sedikitnya 589 orang dan melukai 2.980 lainnya, menurut pernyataan resmi Presiden Sementara Delcy Rodríguez, Jumat lalu. Bencana ini menjadi gempa paling dahsyat yang melanda negara tersebut dalam lebih dari satu abad, memicu gelombang bantuan dari berbagai negara di kawasan Amerika, termasuk dari pemerintah yang sebelumnya memutus hubungan diplomatik dengan Caracas.

Presiden Rodríguez menetapkan status darurat nasional dan menyatakan negara bagian pesisir La Guaira sebagai zona bencana. Ribuan orang masih diduga tertimbun reruntuhan bangunan yang roboh. Badan Geologi AS memperkirakan jumlah korban jiwa bisa mencapai puluhan ribu, dengan kerugian ekonomi mencapai 1 hingga 7 persen dari produk domestik bruto Venezuela.

Yang menarik perhatian, sejumlah negara yang sempat memutus hubungan diplomatik dengan Venezuela setelah kontroversi pemilu Juli 2024 justru menjadi yang pertama menawarkan bantuan. Argentina, Ekuador, El Salvador, Republik Dominika, dan Chili termasuk di antara negara-negara yang menyatakan kesiapan mengirim tim penyelamat dan bantuan kemanusiaan. Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Quirno, menyampaikan kesiapan Buenos Aires membantu, sementara Presiden Javier Milei disebut ingin mengulurkan tangan "melampaui perbedaan yang mungkin ada di antara pemerintah kita".

Presiden Ekuador, Daniel Noboa, yang beraliran kanan, memerintahkan pengiriman bantuan segera meskipun tidak memiliki kedutaan di Caracas. "Meskipun perbedaan besar di antara kita, kemanusiaan harus selalu menjadi pedoman tindakan seorang pemimpin," ujarnya. El Salvador, yang mengusir diplomat Venezuela pada 2019, menyiagakan 300 personel penyelamat dan paramedik serta 50 ton peralatan untuk diterbangkan ke Caracas.

Di sisi lain, negara-negara yang selama ini menjadi sekutu Caracas juga bergerak cepat. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengatakan staf medis Kuba sudah merawat korban luka. Bolivia menyatakan siap menyediakan apa pun yang dibutuhkan, sementara Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva memerintahkan kementerian luar negerinya untuk mengkaji bantuan yang bisa dikirim. Meksiko juga menyiapkan tim penyelamat dan medis atas permintaan Caracas.

Bencana ini terjadi di tengah perubahan peta politik Venezuela. Mantan Presiden Nicolás Maduro, yang ditangkap pasukan AS pada Januari lalu dan kini ditahan di New York atas tuduhan narkoterorisme, dari balik jeruji besi menyerukan "persatuan maksimal". Penangkapan Maduro justru menghangatkan hubungan Venezuela dengan Washington. American Airlines telah memulihkan penerbangan komersial ke Caracas pada 30 April setelah tujuh tahun vakum. Pemerintah AS menjanjikan dana sebesar US$150 juta, termasuk untuk dana kemanusiaan PBB dan kelompok bantuan di Venezuela, serta mengerahkan pesawat militer dan tim pencarian.

Kolombia, yang di bawah Presiden Gustavo Petro memulihkan hubungan dengan Maduro pada 2022, justru menjadi yang paling lambat merespons. Petro baru angkat bicara 13 jam setelah gempa, mengumumkan pengiriman 60 spesialis, empat unit anjing pelacak, dan 12 ton peralatan. Ia juga mendesak Presiden AS Donald Trump untuk mencabut sanksi dan blokade agar Venezuela memiliki kapasitas penuh dalam penanggulangan bencana. "Bencana sebesar ini, ditambah pembatasan ekonomi, akan meningkatkan jumlah korban jiwa," peringatnya.

China, salah satu kreditor dan investor terbesar Venezuela selama dua dekade terakhir, menyatakan kesiapan membantu "dengan cara yang sesuai". Juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun mengatakan China yakin rakyat Venezuela akan pulih dan membangun kembali. Namun, respons yang lebih hati-hati dari Beijing membuat AS menjadi donor tunggal terbesar di negara yang selama ini menjadi incaran pengaruh China.

Para pekerja bantuan memperingatkan bahwa pemulihan akan diukur dalam hitungan tahun, bukan minggu. Ciaran Donnelly, wakil presiden senior di International Rescue Committee, menekankan bahwa rekonstruksi membutuhkan dukungan finansial dan teknis yang berkelanjutan, diperparah oleh keterbatasan layanan publik dan kesulitan ekonomi yang sudah ada sebelum gempa. Pertanyaan besarnya kini: akankah solidaritas lintas batas ini mampu bertahan melampaui krisis kemanusiaan, atau justru kembali meredup ketika kepentingan politik kembali mengemuka?