HUT ke-499 Jakarta: Rano Karno Tegaskan Fokus pada Penyelesaian Proyek Peninggalan Gubernur Sebelumnya
Baca dalam 60 detik
- Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan tidak ada program baru dalam pemerintahannya, melainkan melanjutkan pekerjaan para pendahulu.
- Pembongkaran tiang monorel mangkrak di HR Rasuna Said dan normalisasi sungai menjadi contoh konkret keberlanjutan proyek lintas era kepemimpinan.
- Peringatan HUT Jakarta ke-499 dijadikan momentum evaluasi capaian RPJMD, bukan sekadar seremoni.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa prioritas utama pemerintahannya bersama Gubernur Pramono Anung adalah melanjutkan dan menyelesaikan program-program yang telah dirintis oleh para gubernur sebelumnya, bukan menciptakan inisiatif baru yang berisiko tidak tuntas dalam masa jabatan lima tahun.
Dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Rano mengungkapkan bahwa masa kepemimpinan yang relatif singkat tidak memungkinkan untuk memulai proyek-proyek besar dari nol. "Kita enggak punya program yang baru. Kita hanya melanjutkan apa yang para gubernur dulu lakukan," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan pendekatan pragmatis yang mengutamakan kontinuitas pembangunan.
Salah satu contoh keberhasilan yang disorot adalah pembongkaran tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, yang selama bertahun-tahun menjadi pemandangan tak terurus. Setelah dibongkar, kawasan tersebut kini telah ditata kembali. Rano mencatat bahwa tiang-tiang itu "puluhan tahun tidak ada yang berani menebang," dan baru pada era Pramono Anung akhirnya ditangani.
Selain itu, Rano menekankan komitmen terhadap normalisasi sungai sebagai upaya pengendalian banjir. Ia menyebut bahwa program ini telah berjalan sejak era Joko Widodo, Anies Baswedan, dan Basuki Tjahaja Purnama. "Kita lanjutkan normalisasi sungai. Karena sungai di Jakarta ya cuma itu. Ciliwung, kemudian seperti di Jakarta Barat. Kita tidak akan buka sungai baru," jelasnya.
Rano juga menjelaskan bahwa peringatan HUT ke-499 Jakarta dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi terhadap target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menekankan bahwa pencapaian target harus terukur, bukan sekadar seremoni. "Tetap RPJMD 5 tahun tapi per tahun pasti kita bagi. Normalisasi Ciliwung berapa kilometer, kemudian infrastruktur jalan berapa, karena APBD ini kan harus dibagi. Nah jadi itulah fungsinya di tahun ini tercapai nggak target kita? Alhamdulillah tercapai," katanya.
Pendekatan ini mencerminkan upaya Pemprov DKI untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah perubahan kepemimpinan. Dengan fokus pada penyelesaian proyek yang sudah berjalan, diharapkan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh warga Jakarta tanpa harus menunggu program baru yang memakan waktu.
Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan konsistensi anggaran dan koordinasi lintas sektor agar target RPJMD dapat tercapai tepat waktu. Pertanyaan yang muncul: apakah strategi melanjutkan program lama cukup efektif untuk menjawab persoalan klasik Jakarta seperti banjir dan kemacetan?
