Korsel Siapkan 20.000 Drone Militer Murah untuk Hadapi Ancaman Korut
Baca dalam 60 detik
- Seoul mengumumkan akuisisi 20.000 drone murah sebagai respons terhadap ancaman Korea Utara, terinspirasi oleh efektivitas drone dalam konflik Ukraina dan Timur Tengah.
- Program ini mencakup pengembangan sistem K-LUCAS, drone swarm berbasis AI, dan pelatihan 500.000 'prajurit drone' sebagai bagian dari transformasi doktrin pertahanan.
- Langkah ini berpotensi memicu perlombaan senjata drone di kawasan, dengan implikasi bagi Indonesia dalam hal alih teknologi dan kesiapan menghadapi ancaman asimetris.
Korea Selatan mengumumkan rencana ambisius untuk mengakuisisi 20.000 drone militer berbiaya rendah pada Jumat (26/6), menandai pergeseran strategi pertahanan yang terinspirasi oleh efektivitas drone dalam perang Ukraina dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back menegaskan bahwa drone telah menjadi "pengubah permainan" di medan perang modern, mendorong Seoul untuk mempercepat modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) udaranya.
Langkah ini diambil di tengah ketegangan yang masih membara di Semenanjung Korea, di mana secara teknis kedua negara masih dalam status perang sejak gencatan senjata 1953. Ahn memperingatkan bahwa Korea Utara terus mengembangkan kemampuan drone yang mengancam tidak hanya instalasi militer tetapi juga infrastruktur sipil dan nasional Korea Selatan. "Ancaman ini nyata dan semakin canggih," ujarnya dalam konferensi pers di Seoul.
Selain akuisisi massal, militer Korea Selatan berencana mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) untuk mengoperasikan kawanan drone (drone swarm). Teknologi ini memungkinkan puluhan atau bahkan ratusan drone bergerak secara otonom dan terkoordinasi, meningkatkan efektivitas serangan sekaligus mempersulit pertahanan lawan. Dalam jangka panjang, Seoul juga akan mengembangkan senjata berenergi terarah seperti laser dan gelombang mikro berdaya tinggi, serta drone pencegat berbiaya rendah.
Keputusan ini tidak lepas dari kontroversi masa lalu. Komando Operasi Drone yang dibentuk pada 2023 akan direorganisasi menjadi Markas Drone Pertahanan yang baru, setelah sebelumnya mendapat sorotan tajam akibat operasi drone di atas Pyongyang pada Oktober 2024. Operasi itu dilakukan di bawah kepemimpinan mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang kini telah dijatuhi hukuman 30 tahun penjara karena mengirim drone ke Korea Utara untuk "menciptakan" krisis menjelang upaya darurat militer yang berujung bencana.
Bagi Indonesia, langkah Korea Selatan ini memberikan pelajaran berharga. Transformasi perang asimetris yang mengandalkan drone murah namun mematikan menuntut kesiapan TNI dalam menghadapi ancaman serupa. Di sisi lain, kerja sama pertahanan dengan Korea Selatan yang sudah terjalin, termasuk dalam pengembangan industri alutsista, dapat menjadi peluang untuk mengakses teknologi drone dan AI yang lebih murah. Namun, Indonesia juga perlu mewaspadai potensi eskalasi di kawasan jika perlombaan senjata drone semakin meluas.
Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kemampuan Korea Selatan mengintegrasikan ribuan drone ke dalam doktrin tempur yang ada, serta mengelola risiko keamanan siber dan kesalahan identifikasi. Pertanyaan besarnya: apakah negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, akan mengikuti jejak Seoul atau justru mencari pendekatan berbeda dalam menghadapi ancaman drone?
