Perang Retorika AS-Iran Kian Memanas: Jalan Damai Masih Jauh?

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali mencuat setelah kedua pihak saling melempar tuntutan yang mustahil dipenuhi, mengulang pola yang sama sejak perang terbuka meletus pada 28 Februari lalu. Teheran meminta Washington mencabut sanksi, membekukan aset, dan menghentikan blokade militer sebagai syarat membuka kembali Selat Hormuz—persis seperti kesepakatan yang pernah diraih pada Juni lalu. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menuntut kompensasi atas ribuan tentara Amerika dan warga sipil Iran yang tewas dalam lima dekade terakhir, sambil kembali mengklaim kendali penuh atas jalur pelayaran strategis tersebut.

Siklus saling ancam dan serangan balasan ini berulang tanpa henti, membuat prospek penyelesaian damai semakin suram. Sejak perang dimulai, Trump setidaknya tujuh kali mengancam akan menghancurkan infrastruktur transportasi dan energi Iran, bahkan menyebut "peradaban" sebagai sasaran. Namun, setiap kali ancaman itu dilontarkan, ia justru membatalkan serangan dan mengklaim kedua negara semakin dekat dengan kesepakatan. Iran pun berganti-ganti antara membuka ruang dialog dan menutup total pintu negosiasi, menciptakan kebuntuan yang tampaknya tak berujung.

Pendekatan AS terhadap Selat Hormuz juga berubah-ubah. Pada 13 April, Trump mengumumkan blokade laut di pelabuhan Iran, lalu memperkuatnya dengan Operasi Project Freedom pada 4 Mei untuk mengawal kapal-kapal yang melintasi selat tersebut. Operasi itu hanya bertahan dua hari sebelum dihentikan. Blokade sempat dicabut setelah kesepakatan 18 Juni, tetapi diberlakukan kembali ketika perjanjian itu gagal beberapa minggu kemudian. Akibatnya, kekerasan kembali meletus, dengan sedikitnya 84 insiden yang merugikan kapal-kapal di selat tersebut sejak Maret hingga Agustus.

Di tengah kebuntuan ini, Trump tampaknya ingin menarik diri dari perang, sementara Iran tidak mampu menahan tekanan ekonomi dan militer tanpa batas. Namun, mengapa pola ini terus berulang tanpa kemajuan berarti? Menurut analis, Trump dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama tidak ideal. Pertama, menerima kekalahan strategis dengan mencabut blokade dan menarik aset militer dari kawasan, yang secara de facto memberikan kendali selat kepada Iran. Trump sempat tampak bersedia melakukan ini melalui nota kesepahaman Juni, tetapi kemudian mendorong kapal-kapal untuk menggunakan rute dekat Oman yang tidak dikuasai Iran. Iran keberatan dan menyerang kapal-kapal di rute tersebut pada 7 Juli, memicu serangan udara AS dan mengulang siklus konflik.

Pilihan kedua adalah eskalasi militer besar-besaran dengan mengerahkan pasukan darat ke Iran. Ini bisa mematahkan siklus saling serang, tetapi berisiko tinggi secara politik dan militer, terutama di tahun pemilu yang bisa menjadi bencana bagi Trump dan Partai Republik. Sementara itu, rezim Iran melihat konflik ini sebagai pertaruhan eksistensial, sehingga mereka berpegang teguh pada kendali penuh Selat Hormuz dan siap menerima perang panjang. Pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, baru-baru ini mengisi enam posisi keamanan dan pertahanan dengan tokoh garis keras, termasuk menunjuk Mohsen Rezaei, mantan komandan Garda Revolusi, sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi. Rezaei bahkan pernah menyambut baik invasi darat AS karena berharap dapat menyandera ribuan tentara Amerika sebagai alat tawar-menawar.

Bagi Indonesia, konflik ini memiliki implikasi langsung terhadap harga minyak dan stabilitas pasokan energi. Selat Hormuz merupakan jalur transit sekitar 20% minyak dunia, dan setiap gangguan di sana akan mendorong kenaikan harga komoditas energi yang berimbas pada inflasi domestik dan subsidi BBM. Pemerintah Indonesia perlu mencermati dinamika ini untuk mengantisipasi gejolak ekonomi, terutama di tengah upaya pemulihan pasca-pandemi. Selain itu, ketegangan di Timur Tengah juga berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan regional dan arus perdagangan internasional yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional.

Para pengamat memperkirakan siklus konflik ini baru akan berakhir jika salah satu pihak benar-benar kehabisan tenaga, baik secara politik maupun militer. Namun, titik itu mungkin masih berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun lagi. Pertanyaannya, apakah Trump bersedia mengambil risiko politik di tahun pemilu untuk mengakhiri perang, atau justru memilih eskalasi yang bisa memicu konflik lebih luas? Sementara itu, rezim Iran tampaknya semakin terkunci dalam logika perang untuk mempertahankan kekuasaan, membuat jalan menuju perdamaian semakin terjal dan berliku.