Skandal Donasi Kuil Ram Mandir: Delapan Tersangka Dicokok, Umat Hindu Kecewa

Polisi India menangkap delapan orang, termasuk pegawai kuil Ram Mandir di Ayodhya, atas dugaan penggelapan dan pencurian persembahan dari para peziarah. Kuil yang menjadi ikon politik Hindu Perdana Menteri Narendra Modi itu kini diterpa skandal yang mengguncang kepercayaan publik.

Penangkapan dilakukan setelah laporan ketidakberesan dalam penanganan donasi, yang memicu penyelidikan oleh Tim Investigasi Khusus bentukan pemerintah negara bagian Uttar Pradesh. Delapan tersangka dijerat dengan tuduhan pelanggaran kepercayaan kriminal, pencurian, konspirasi, dan korupsi. Sebagian besar dari mereka bertugas menghitung atau menangani uang tunai dan barang berharga, termasuk emas dan perak, yang disumbangkan oleh umat.

Pemerintah belum mengungkapkan skala penggelapan, namun partai oposisi dan media lokal memperkirakan kerugian mencapai lebih dari 20 juta dolar AS. Angka ini sangat kontras dengan biaya pembangunan kuil yang mencapai 240 juta dolar AS, yang seluruhnya berasal dari sumbangan publik.

Kuil Ram Mandir dibangun di atas tanah yang menjadi sengketa selama berabad-abad. Pada 1992, sebuah masjid dari abad ke-16 dihancurkan oleh kelompok Hindu, memicu kerusuhan nasional. Partai Bharatiya Janata (BJP) yang saat itu menjadi oposisi memanfaatkan isu tersebut untuk meraih dukungan, yang akhirnya membawa mereka berkuasa. Peresmian kuil pada Januari 2024 menjadi puncak kampanye politik Hindu-first Modi.

Skandal ini memicu kekecewaan di kalangan umat Hindu. Viti Saxena, seorang ibu rumah tangga yang pernah menyumbang, menyatakan rasa malunya. "Sungguh memalukan bahwa tempat suci sepenting ini dibicarakan karena alasan yang salah. Saya kini bertanya-tanya apakah sumbangan saya benar-benar masuk ke kas kuil," ujarnya. "Ini adalah aib global. Keyakinan umat Hindu terguncang."

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi pengelolaan dana keagamaan. Di tengah maraknya penggalangan dana berbasis digital untuk kegiatan keagamaan, skandal serupa bisa terjadi jika tidak ada pengawasan ketat. Otoritas Indonesia perlu memperkuat regulasi dan audit terhadap lembaga keagamaan yang menerima sumbangan publik, terutama yang berskala besar.

Kepala Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, berjanji tidak akan menoleransi pelaku. "Tidak ada orang bersalah yang akan lolos," tegasnya. Namun, pertanyaan besar masih menggantung: bagaimana mungkin pengelolaan dana sebesar itu bisa bocor tanpa terdeteksi? Kasus ini berpotensi menjadi bumerang bagi BJP yang selama ini mengklaim sebagai pembela umat Hindu. Ke depannya, publik akan mencermati apakah penegakan hukum berjalan adil atau justru ditutup-tutupi demi kepentingan politik.