Proyek Golf Trump di Vietnam: Petani Terdesak, Kompensasi Dikecam

Pemerintah Vietnam mulai mengirimkan surat perintah penggusuran kepada puluhan petani di Provinsi Hung Yen untuk membebaskan lahan bagi megaproyek resor golf mewah bermerek Trump Organisation senilai US$1,5 miliar. Langkah ini diambil setelah proyek yang diumumkan dengan gegap gempita pada Mei tahun lalu itu mengalami kemunduran akibat sengketa lahan dengan warga setempat.

Khanh Huyen, seorang petani berusia 46 tahun, menjadi salah satu yang terdampak. Keluarganya kehilangan 540 meter persegi kebun buah yang selama puluhan tahun menghasilkan hingga 100 juta dong (sekitar Rp63 juta) per tahun. "Pendapatan itu mungkin tidak membuat kami kaya dalam semalam, tapi cukup untuk rumah nyaman, memiliki sepeda motor atau mobil, dan menyekolahkan anak-anak," ujarnya kepada Bloomberg beberapa waktu lalu.

Proyek yang digarap oleh Hung Yen Hospitality Services JSC—anak perusahaan pengembang kawasan industri Kinh Bac City Development Holding Corp.—bersama Trump Organisation ini mencakup hotel mewah, lapangan golf, dan kawasan hunian di lahan seluas sekitar 900 hektar di sepanjang Sungai Merah. Fase pertama ditargetkan rampung pada akhir 2027, bertepatan dengan penyelenggaraan KTT APEC yang akan dihadiri para pemimpin dunia, termasuk Presiden AS Donald Trump.

Bagi para petani, kompensasi yang ditawarkan—sekitar 320.000 dong per meter persegi—dianggap terlalu rendah. Angka itu hanya setara dengan pendapatan satu tahun dari bertani, sementara lahan yang digusur sering kali berisi makam leluhur dan kebun buah-buahan seperti pisang, lengkeng, dan jeruk yang telah diwariskan turun-temurun. "Menyerahkan tanah sudah merupakan pengorbanan besar, tetapi kompensasi semurah ini tidak memberi kami penghidupan berkelanjutan," keluh Huyen.

Proyek ini mendapat persetujuan yang sangat cepat dari pemerintah Vietnam di tengah upaya Hanoi mendekatkan hubungan ekonomi dengan Washington. Hanya beberapa pekan setelah Vietnam terkena tarif 46% dari AS, proyek tersebut diresmikan dengan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Eksekutif Trump Organisation, Eric Trump, dan mantan Perdana Menteri Pham Minh Chinh. Namun, hingga kini kesepakatan dagang bilateral belum juga final, dan AS justru membuka tiga investigasi baru terhadap praktik perdagangan Vietnam.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan risiko investasi infrastruktur berskala besar yang mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Model kompensasi yang tidak proporsional kerap memicu konflik berkepanjangan, seperti yang terjadi di beberapa proyek strategis nasional di Tanah Air. Pertanyaan mendasar yang muncul: sejauh mana pemerintah bersedia melindungi warganya di tengah tekanan investasi asing dan target pertumbuhan ekonomi?